PEKANBARU - Provinsi Riau merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alamnya. Minyak bumi dan gas yang melimpah, serta kekayaan kelapa sawit yang sangat luas. Namun, masih banyak potensi lainnya yang belum digarap secara serius dan profesional di Provinsi Riau ini.

Hal itu diungkapkan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar saat membuka Focus Group Discussion (FGD) yang ditaja Badan Riau Creative Network (BRCN), di Gedung Daerah Balai Serindit, Sabtu (18/1/2020).

"Kita harus bersama-sama mengubah pola pikir dengan kreatifitas. Sehingga potensi yang dimiliki Provinsi Riau dapat mengetaskan kemiskinan dan pengangguran, melalui ekonomi kreatif," kata Syamsuar kepada GoRiau.com.

Syamsuar mengatakan, saat ini tidak lagi bisa mengandalkan sektor minyak dan gas. Bumi Lancang Kuning memiliki potensi yang melimpah pada sektor perkebunan holtikultura, pertanian, dan sektor perikanan.

"Potensi yang dimiliki Riau, banyak dijual provinsi lain. Sehingga berdampak pada neraca perdagangan Riau. Memang masyarakat untung karena dapat uang, namun Pemerintah Provinsi Riau rugi. Sebab, provinsi lain yang mengekspor keluar negeri dan mulai sekarang jangan mau potensi Riau dijual oleh orang lain," ungkap Syamsuar.

Dikatakan Syamsuar, dalampengembangan ekonomi kreatif di Riau perlu mengubah pola pikir. Contohnya, sagu, kelapa dan ikan pati, merupakan salah satu sumber daya alam yang terbaik di dunia, namun belum dimaksimalkan.

"Untuk itu, kita perlu mengubah kebijakan pertumbuhan ekonomi, sehingga bisa menekan inflasi. Kita harus mengubah pola pikir untuk perubahan lebih maju. Harus memberi peluang kepada UMKM, sehingga hasil karyanya bisa dipasarkan ke dunia internasional," ujar Syamsuar.

Menurut Syamsuar, perlu adanya satu kesepakatan produk yang bisa dibuat berada satu koperasi, sehingga konsumen tahu mana produk yang bagus dan ini tidak merugikan UMKM. Produk UMKM Riau menjadi branding, dengan memberi sentuhan ciri khas.

"Ekonomi kreatif ada 16 sub sektor, dari sini kita harus fokus untuk mengembangkannya, salah satunya UMKM," jelas Syamsuar.

Staf khusus Kementerian Koperasi dan UMKM, Fiki Satari, menyebutkan bahwa saat ini sudah ada Undang Undang Ekonomi Kreatif (Ekraf). Sehinga perlu akselerasi untuk peningkatan UMKM karena di Indonesia lebih dari 90 persen UMKM berada pada kelas mikro.

"Untuk peningkatan UMKM menjadi sedang dan besar, salah satu dilakukan Kementerian Koperasi dan UMKM dengan membuat pelatihan," kata Fiki.

Pada acara tersebut, juga ada penandatangan MoU antara Bank Riau Kepri Syariah dengan BRCN. "Dengan adanya MoU ini kirannya nanti kita bisa membantu UMKM yang ada di Riau ini," kata Ketua BRCN Husnul Kausaurian. ***