PEKANBARU - Mahalnya harga tiket pesawat tidak hanya berdampak pada masyarakat, hal itu pun berdampak pada pemerintah daerah yang mengharuskan kepala daerah menghadiri rapat di Jakarta. Seperti yang dirasakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat akan melakukan perjalanan dinas.

Menyikapi mahalnya harga tiket pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta dan sebaliknya, Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi menyarakan agar ASN yang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta transit melalui luar negeri.

"Kami sudah menyampaikan solusi ke kementerian, dampak mahalnya harga tiket pesawat untuk efisiensi. Saya sarankan kalaubmau melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, bisa melalui negeri jiran (transit) Malaysia atau Singapura lantaran lebih murah," kata Syamsuar kepada GoRiau.com, Selasa (18/6/2019).

Syamsuar menyebutkan, mahalnya tiket pesawat untuk penerbangan domestik sudah tidak masuk akal. Karena cukup berdampak pada sektor pariwisata dan usaha kecil meengah di Provinsi Riau. Di sisi lain, kenaikan harga tiket pesawat dinilai sangat membebani anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk biaya perjalanan dinas ASN.

"Usulannya sudah masuk ke Kementerian Koordinator Perekonomian, agar diizinkan melakukan perjalanan dinas melewati (transit) negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Sebab penerbangan dengan cara transit ke luar negeri justru lebih murah ketimbang perjalanan domestik langsung dari Pekanbaru menuju Jakarta," ungkap Syamsuar.

Menurut Syamsuar, cara ini lebih hemat, ketimbang penerbangan langsung ke Jakarta. Dirinya ke Bangkok hanya Rp2,2 juta, itu sudah lewat dua negara karena transit di Singapura. Sementara penerbangan kita di dalam negeri, ke Jakarta saja bisa mendekati enam juta rupiah harga tiketnya, masak lebih mahal.

"Saya berharap kementerian memenuhi usulan dari daerah agar tidak membebani APBD hanya untuk perjalanan dinas. Karena itu kami sampaikan solusi, terutama bagi ASN, sebab pagu anggarannya (perjalanan dinas) sudah disipakan di APBD, jangan sampai besar nanti anggaran rutinnya," jelas Syamsuar.

Namun sejauh ini Pemprov Riau masih menunggu jawaban dari kementerian terkait usulan tersebut. "Kami masih menunggu jawaban kementerian," ulas Syamsuar. ***