PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan lintas pesisir yang selama ini terhambat persoalan kawasan hutan dan pertanahan. Penegasan itu ia sampaikan di rumah dinasnya, Sabtu (17/5/2025).

Wahid mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu dirinya telah mengundang langsung Menteri Kehutanan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mendorong percepatan penyelesaian kendala tersebut.

"Saya juga meminta tolong dan mengundang langsung Menteri Kehutanan dan ATR/BPN. Persoalan kita di Riau ini di hutan dan pertanahan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas umum," ujarnya.

Menurutnya, dukungan dari kedua kementerian sangat dibutuhkan agar status kawasan hutan bisa segera diselesaikan. Hal ini penting untuk memperlancar pembangunan jalan lintas pesisir yang menghubungkan wilayah strategis di pesisir Riau.

"Tolong bantu kami. Setidaknya fasilitas umum bisa clear. Saya ingin menuntaskan jalan pesisir. Kalau jalur dari Sinaboi ke Kubu, Pedamaran hingga Kuala Kampar bisa terbuka, maka infrastruktur lintas pesisir akan lancar," tegasnya.

Jalur yang dimaksud membentang dari Kabupaten Rokan Hilir hingga Pelalawan, kawasan yang selama ini menjadi penghubung penting antardaerah namun masih minim akses dan infrastruktur layak.

Wahid menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau menjadikan kawasan pesisir sebagai salah satu prioritas pembangunan. Fokus ini termasuk penguatan konektivitas untuk mendukung ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan dasar masyarakat.

Ia juga berharap agar persoalan kehutanan dan pertanahan dalam proyek-proyek pembangunan bisa menjadi perhatian nasional. Menurutnya, tanpa penyelesaian dari pusat, banyak proyek strategis daerah akan terus mengalami hambatan. ***