PEKANBARU – Kebijakan minyak goreng satu harga yang ditetapkan pemerintah pusat jauh dari kata berhasil, bahkan lari dari harapan. Kebijakan tanpa tindakan nyata di lapangan membuat program ini hanya sebagai pemanis kata ke masyarakat.

"Sangat disayangkan program ini tidak diiringi aksi nyata di lapangan seperti di Pekanbaru. Bahkan sekarang langka. Kita patut pertanyakan program ini, sangat jauh dari harapan," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Arwinda Gusmalina, Ahad (20/2/2022).

Seperti diketahui Kementerian Perdagangan RI sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) baru minyak goreng Rp11.500 per liter pada tanggal 1 Februari 2021 kemarin. HET untuk minyak goreng curah ditetapkan dengan harga Rp11.500 per liter, kemasan sederhana Rp13.500 ribu per liter, dan kemasan premium Rp14.000 per liter.

Srikandi PAN ini melihat di Kota Pekanbaru belum ada aksi nyata dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru, dari itu dia menegaskan Disperindag harus bekerja untuk meredam permasalahan ini.

Terutama penimbunan yang dilakukan oleh retail maupun para pedagang yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Pemerintah seharusnya tidak boleh kalah strateginya dengan para pelaku usaha.

"Modus seperti ini menjadi rahasia umum. Kita yakin, program pemerintah ini bisa berjalan dengan baik, apabila pengawasan juga ketat. Jangan hanya pernyataan saja, tapi action sanksi penimbunnya tidak ada," tutupnya. ***