PEKANBARU - Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau, Karmila Sari menilai peran masyarakat sangat penting dalam berjalannya suatu pemerintahan, baik dari sisi legislatif maupun eksekutif, sehingga pihaknya sangat terbuka atas masukan dari masyarakat.

Hal tersebut dia sampaikan usai mengikuti diskusi dengan Forum Untuk Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, dimana ada kritikan-kritikan terhadap penanganan pemerintah dalam membantu masyarakat di tengah pandemi covid-19.

"Memang dalam penyaluran bantuan perbaikan data sangat diperlukan, itu memang PR dari masing-masing kita. Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk juga penanganan covid untuk UMKM, data kadang tidak valid. Makanya kerap terjadi keterlambatan penyaluran, tidak tepat sasaran, tapi kita apresiasi dulu niat baik pemerintah," ungkap Legislator Dapil Rokan Hilir ini, Rabu (24/2/2021).

Karmila sendiri, secara pribadi membuka diri kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memang memiliki data valid dan memberi masukan untuk perbaikan kedepannya. LSM yang dia sebut adalah LSM yang memiliki legalitas dan kredibilitas.

"Dimana-mana pengawasan yang baik adalah pengawasan dari semua pihak, tapi pihak yang legal, bukan yang memanfaatkan data untuk kepentingan lain," tegasnya.

Dia bahkan mengimbau kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membuka ruang untuk masyarakat dalam menyampaikan kritikan. Sebab, masing-masing OPD saat ini sudah memiliki website resmi.

""Kalau tidak ada halangan, 26 februari ada beberapa kepala daerah di Riau yang mau dilantik, kita berharap masyarakat lebih rajin menyampaikan masukannya, dan semua kepala daerah menampung dan merespon positif masukan itu," tuturnya.

Karmila mengakui, memang tidak semua aspirasi masyarakat bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran, apalagi menyangkut bantuan. Sebab, yang namanya bantuan tentu tidak bisa diberikan kepada semua orang, makanya diperlukan skala prioritas.

Politisi muda ini juga membantah tudingan bahwa DPRD Riau tidak ada kontribusi, karena DPRD Riau sejauh ini sudah menjalankan tiga tugas fungsi pokoknya, yaitu Legislasi, Budgetting dan Controlling.

"Misalnya di sisi legislasi, kita terus melahirkan regulasi-regulasi yang dibutuhkan masyarakat, saat ini kita sedang fokus membuat regulasi BRK Syariah, kemudian nanti ada Perda penyertaan modal dan saya di Komisi III juga terus mencari inovasi supaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat," terangnya.

Di luar itu, DPRD Riau juga kerap menerima aspirasi masyarakat yang diterima dalam perjumpaan masyarakat, baik dalam pertemuan informal maupun formal seperti Sosialisasi Perda (Sosper) dan reses.

"Memang aspirasi tidak bisa direalisasikan dalam waktu dekat, karena keterbatasan dana. Tapi kita selalu mengupayakan yang prioritas di tengah masyarakat," pungkasnya. ***