PEKANBARU - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil telah merugikan negara lebih dari Rp19 miliar.

Dakwaan itu dibacakan jaksa dalam sidang perdana kasus tersebut yang digelar secara virtual oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Riau, Selasa (22/8/2023).

Dikutip dari Kompas.com yang melansir Antara, jaksa menganggap Adil terlibat korupsi bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti Fitria Nengsih dan auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Riau, Muhammad Fahmi Aressa.

Dalam dakwaan pertama, jaksa menyebut Adil dan Fitria memotong pembayaran kepala organisasi perangkat daerah di Meranti pada 2022 sampai 2023. Pemotongan dilakukan sebesar 10 persen setiap kali pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU).

"Terdakwa meminta 10 persen dari setiap OPD. Padahal, tidak ada kewajiban dari OPD untuk melakukan itu, dan OPD tidak punya utang kepada terdakwa," ungkap jaksa di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Selasa (22/8/2023), seperti dilansir Antara.

"Total uang pemotongan UP yang diterima terdakwa selama dua tahun sebesar Rp17.280.222.003,8," sebut jaksa.

Dalam dakwaan kedua, jaksa menyebut Adil menerima suap dari Fitria yang berperan sebagai Kepala Perwakilan PT Tanur Muthmainah Tour (TMT) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp750 juta.

PT TMT merupakan perusahaan travel haji dan umrah yang memberangkatkan jemaah umrah program Pemkab Kepulauan Meranti.

Jamaah yang diberangkatkan itu merupakan guru mengaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dengan anggaran APBD Tahun 2022. PT TMT memberangkatkan 250 jamaah, dan Adil meminta Rp3 juta dari setiap jamaah yang diberangkatkan.

Dana yang dicairkan kepada PT TMT dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar lebih dari Rp8,2 miliar.

Dari jumlah tersebut, Fitria Nengsih mendapat Rp1,47 miliar dan diserahkan kepada Adil sebanyak Rp750 juta.

Untuk dakwaan ketiga, Adil bersama Fitria disebut memberi suap kepada auditor BPK perwakilan Riau, Muhammad Fahmi Aressa. Uang diberikan di Hotel Red Selatpanjang, di parkiran mal di Pekanbaru dan parkiran Hotel Grand Zuri.

"Terdakwa melakukan perbuatan berkelanjutan, memberikan uang kepada Muhammad Fahmi Aressa selaku auditor BPK perwakilan Riau sebesar Rp1 miliar," ucap jaksa.

Muhammad Fahmi Aressa merupakan Ketua Tim Auditor BPK yang memeriksa laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022.

"Terdakwa ingin agar Muhammad Fahmi melakukan pengkondisian penilaian laporan keuangan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," paparnya.

Dakwaan dibacakan JPU KPK, Ichsan Fernandi dan Irwam Ashadi di hadapan majelis hakim yang diketuai Nur Arif Hidayat.Sedangkan Adil mengikuti persidangan secara virtual dari Rutan KPK di Jakarta.***