JAKARTA - Adanya fasilitas mewah untuk karantina dan isolasi mandiri bagi anggota DPR RI sama sekali tidak menunjukkan empati di tengah kesusahan rakyat.

Apalagi, fasilitas isoman di hotel mewah tersebut dibiayai oleh negara. Hal itu termuat dalam surat nomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang diteken oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.

"Penyediaan fasilitas khusus bagi anggota DPR ini cenderung memperlihatkan wajah parlemen yang tidak peduli, tidak sensitif, tidak berempati," ujar peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus saat dihubungi, Rabu (28/7).

Sayangnya, kata Lucius, kritikan publik dianggap angin lalu saja. Fasilitas istimewa dan mewah diterima wakil rakyat secara cuma-cuma dari pajak-pajak rakyat yanh dibayarkan pada negara.

"Di sisi lain, rakyat kebanyakan masih terus bergelut dengan berbagai kesulitan mulai dari fasilitas kesehatan sampai tempat isolasi," katanya.

Lanjut Lucius, fasilitas khusus anggota DPR yang terus saja muncul di tengah situasi krisis yang dialami banyak masyarakat, merupakan kebijakan yang merusak citra dan kepercayaan publik pada DPR.

"Berulangnya kebijakan atau penyediaan fasilitas khusus bagi anggota DPR yang selalu dikritik publik memperlihatkan wakil rakyat sedang menantang rakyat sendiri," pungkasnya.***