JAKARTA – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menegaskan bahwa seni sebagai media kritik merupakan bagian penting dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka pameran seni bertajuk Jejak Perlawanan Sang Presiden 2001, sebuah penghormatan untuk seniman mendiang Hardi (1951-2023), di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

"Karya-karya Hardi selalu sarat kritik. Ada otoritas dalam seni antara pelukis, perupa, kurator, dan galeri. Namun, kebebasan berekspresi tetap memiliki batasan," ujar Fadli Zon.

Fadli Zon mencontohkan batasan kebebasan berekspresi di negara seperti Jerman, yang tegas terhadap simbol-simbol Nazi.

"Di Jerman, jika seseorang mengenakan lambang Nazi, mereka langsung ditangkap. Kebebasan itu tetap ada batasnya," jelasnya.

Meski demikian, Fadli menegaskan bahwa kritik melalui seni di Indonesia tetap diperbolehkan, asalkan sesuai dengan proses kuratorial.

Kritik Sebagai Vitamin Kemajuan

Fadli menyebut kritik sebagai vitamin bagi kemajuan bangsa. "Menurut saya, kritik adalah bagian penting dalam membangun kemajuan. Tidak ada kemajuan tanpa masukan kritik," katanya.

Sebagai mantan anggota DPR yang kerap mengkritik, Fadli menilai kebebasan berekspresi sebagai hak dasar yang harus dihormati. "Kebebasan berekspresi dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Ini adalah bagian dari demokrasi yang harus terus kita jaga," tambahnya.

Fadli juga menyampaikan bahwa pameran seni di Galeri Nasional akan tetap melalui proses kuratorial. Dewan kurator yang baru akan dibentuk untuk menyesuaikan dengan arah pemerintahan yang sekarang.

"Kritik melalui seni sangat terbuka dan diperbolehkan. Dewan kurator yang akan dibentuk di Galeri Nasional akan memastikan proses ini berjalan dengan baik," pungkasnya. ***