JAKARTA – Dugaan korupsi dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang diduga mengalir ke sejumlah anggota DPR melalui yayasan-yayasan terafiliasi menuai sorotan. Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus ini.

“Ini bentuk pencucian uang. Dana CSR yang harusnya untuk masyarakat malah disalurkan melalui yayasan yang diduga tidak sesuai peruntukannya. Kalau ini dana haram, KPK harus segera mengusut,” tegas Hudi pada Kamis (9/1/2025).

Hudi membandingkan kasus ini dengan skandal korupsi era Orde Baru di mana dana dari tujuh yayasan sosial pimpinan Presiden Soeharto merugikan negara hingga Rp1,7 triliun dan USD419 juta selama dua dekade.

“Ada trauma dengan istilah yayasan. Dulu, di era Orde Baru juga sama. Pengelolaan dana yayasan selalu membawa persoalan,” ujarnya.

Dorongan untuk KPK

Hudi meminta KPK tidak hanya memeriksa dua anggota DPR yang sudah dipanggil, yaitu Heri Gunawan (Gerindra) dan Satori (NasDem), tetapi juga mendalami keterlibatan anggota DPR lain yang diduga menerima aliran dana CSR BI.

“Dikhawatirkan ada kepentingan lain di balik penggunaan dana ini. KPK harus turun tangan memeriksa secara menyeluruh, termasuk anggota DPR Komisi XI lainnya,” tambahnya.

Keterangan KPK: Dana Tidak Sesuai Peruntukan

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pihaknya sedang mendalami dugaan bahwa dana CSR BI disalurkan tidak sesuai tujuan. Berdasarkan keterangan Satori, dana CSR tersebut menjangkau seluruh anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024.

“Keterangan Saudara S menyebut bahwa dana CSR tidak digunakan sesuai peruntukannya. Kami sedang mendalami ini,” ungkap Asep pada Rabu (8/1/2024).

Dua Skema Penyaluran Dana CSR

Asep mengungkapkan dua skema penyaluran dana CSR yang diduga melibatkan anggota DPR:

  1. Rekomendasi Yayasan Terafiliasi
    Anggota DPR memberikan rekomendasi agar dana CSR disalurkan ke yayasan terafiliasi, baik milik keluarga maupun orang terdekat.
  2. Penggunaan Yayasan Pribadi
    Dana disalurkan langsung ke yayasan milik anggota DPR. Yayasan tersebut kemudian meng-hire kerabat atau kenalan.

Meski demikian, Asep belum memastikan jumlah yayasan yang terlibat. Beberapa yayasan penerima dana di antaranya yayasan anak yatim dan dhuafa.

Selain Heri Gunawan dan Satori, sejumlah nama lain yang disebut menerima dana CSR BI termasuk Fauzi Amro (NasDem), Rajiv (NasDem), Kahar Muzakir (Golkar), Dolfi (PDIP), Fathan Subchi (PKB), Amir Uskara (PPP) dan Ecky Awal Mucharram (PKS).

KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini, termasuk mengungkap peran yayasan dalam aliran dana CSR BI. ***