SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti tengah berpacu dengan waktu untuk memastikan tidak ada warga kurang mampu yang luput dari daftar penerima bantuan sosial. Untuk mengejar target pendataan di Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang saat ini baru menyentuh angka 60,59 persen, jajaran aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai instansi pun dikerahkan langsung ke lapangan.

Hingga pertengahan November, tercatat sebanyak 40.929 Kepala Keluarga (KK) di wilayah Meranti telah masuk ke dalam pangkalan data. Guna menuntaskan sisa target sasaran, tenaga kesehatan, kepala sekolah, guru, hingga staf pemerintahan diinstruksikan untuk proaktif menjemput bola ke tengah masyarakat.

Langkah percepatan ini dimatangkan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti, Randolph Hutauruk, di Ruang Rapat Dinsos P3AP2KB Selatpanjang, Rabu (11/11/2026).

Mewakili Bupati Asmar, Randolph menegaskan bahwa perluasan cakupan data ini membutuhkan kepedulian dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki akses langsung ke kantong-kantong permukiman.

"Kita butuh kerja sama ekstra. Prinsip utamanya, jangan sampai ada satu pun masyarakat miskin yang berhak malah luput dari pendataan negara," tegasnya.

Meski mendorong pendaftaran massal, Randolph mewanti-wanti warga agar tidak salah kaprah. Masuk ke dalam pangkalan data Perlinsos tidak serta-merta menjamin seseorang otomatis menerima kucuran dana bantuan sosial.

"Tugas utama kita saat ini adalah memastikan mereka terdata dulu. Namun masyarakat juga harus paham, terdaftar di portal bukan jaminan pasti cair bantuannya. Kelayakan penerima tetap akan diuji melalui tahapan verifikasi dan pemadanan data yang ketat," urainya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinsos P3AP2KB Kepulauan Meranti, Rhokaizal memaparkan bahwa data Perlinsos akan menjadi fondasi utama penyaluran berbagai program pengentasan kemiskinan pada masa mendatang. Karena perannya yang sangat krusial, ia meminta seluruh perangkat daerah aktif menyisir warga di lingkungan masing-masing.

"Tujuannya agar tidak ada warga miskin yang tertinggal, karena data ini kelak menjadi kompas utama sasaran bantuan pemerintah. Kami juga menyarankan masyarakat untuk segera mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar proses pendaftaran atau pengajuan sanggahan bisa dilakukan secara mandiri," bebernya.

Merespons instruksi tersebut, sejumlah instansi langsung mengambil ancang-ancang. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyatakan siap mendorong para pejabat struktural di tingkat kecamatan untuk bertindak sebagai agen Perlinsos. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) juga sepakat melibatkan jaringan kepala sekolah, sementara Dinas Kesehatan bakal memaksimalkan peranan perawat dan bidan desa untuk menyentuh masyarakat hingga ke pelosok. ***