PEKANBARU, GORIAU.COM - Sejauh ini, 4 kabupaten sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Diantaranya Kabupaten Indragiri Hulu, Kuansing, Meranti dan Pelalawan.


Sementara kabupaten yang dalam proses pembentukan diantaranya Indragiri Hilir, Rokan Hulu dan Siak. Kemudian yang belum mengonfirmasi hingga saat ini yakni Bengkalis, Dumai, Kampar, Pekanbaru dan Rokan Hilir.


PPID merupakan pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian dan pelayanan informasi.


PPID dijabat pengelola bidang komunikasi, informasi dan kehumasan tingkat kementerian, provinsi, kabupaten dan kota yang ditunjuk masing-masing pimpinan tertinggi di lembaga tersebut.


Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Riau, Ahmadsyah Harrofie, Jumat (18/7/2014), mengimbau agar seluruh pemerintah kabupaten dan kota, kemudian unit satuan kerja agar segera membentuk PPID masing-masing.


"Ini merupakan surat ketiga yang kita sampaikan, diharapkan baik pemerintah hingga unit satuan kerja bisa secepat mungkin membentuk PPID," imbau Ahmadsyah.


Tujuan PPID bisa diartikan sederhana, dimana contohnya satuan kerja. Masing-masing unit bisa mengekspos kegiatan dan program yang mereka laksanakan. "Yang namanya program, tidak ada yang rahasia, apalagi sudah dilelang atau berjalan," kata Ahmadsyah.


Dijelaskannya, ada 3 bentuk publikasi, yakni secara setiap saat, berkala hingga serta merta. "Semua kegiatan harus dipublis, agar jangan membuat masyarakat melaporkan ke lembaga terkait karena dinilai menutupi informasi publik," ujarnya.


Sementara untuk tingkat instansi atau lembaga, sudah terbentuk 5 PPID yang berasal dari instansi pemerintahan, yakni Diskominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan dan Biro Hukum.


Sementara untuk instansi non pemerintah, baru Palang Merah Indonesia (PMI) Riau yang sudah memiliki PPID.***