PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Hanifah (63 tahun) mendatangi Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kompleks Bhakti Praja, Pengkalan Kerinci, Pelalawan. Nenek ini mengadukan nasib tentang lahan yang diklaim milik keluarganya telah diserobot oleh sebuah perusahaan perkebunan (PT Adei Plantation) yang beroperasi di kawasan itu sejak belasan tahun silam.

Nenek Hanifah mengaku telah berjuang untuk mendapatkan kembali lahan tersebut, namun selalu mentok dengan ragam kajanggalan yang membuatnya begitu 'muak'. Akhirnya pada Selasa (28/5/2013), Hanifah bersama keluarga dengan didampingi Ketua Generasi Muda Pelalawan (Gempal) Jumri Harmadi mendatangi Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Berharap, pemerintah dapat segera turun tangan mengatasi persoalan yang tengah dihadapinya.

Ditemui Kadishutbun Ir Hambali, orang nomor satu di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan itu langsung menggelar rapat tertutup bersama staff usai mendengar tuntutan dari Ibu Hanifah di ruang rapat Kantor Dishutbun. Pantauan sejumlah media yang ada di lokasi itu, tampak terlihat pihak Ibu Hanifah dan keluarga membeberkan perihal lahan mereka yang diserobot oleh pihak perusahaan selama belasan tahun.

Dari belasan tahun itu, lahan karet seluas 21 hektar yang kini tersisa hanya tinggal 1,5 hektar saja dan lahan sawit 3 hektar yang diklaim pihak PT Adei Plantation sebagai lahan HGU perusahaan. Terlihat dialog antara kedua belah pihak berlangsung alot. Selama 2 jam melakukan dialog, akhirnya diputuskan bahwa pihak Disbun dan keluarga Hanifah akan melakukan pengukuran ulang pada Kamis (30/5/2013).

Usai dialog, pada sejumlah wartawan, Hanifah mengatakan bahwa kedua lahan miliknya adalah penyerahan surat tanah dari nenek mamak/ketua adat pesukuan di wilayah Batang Nilo Kecil Kecamatan Pelalawan. Tiga hektar sawit itu ditanam bersamaan dengan penanaman PT Adei kemudian diklaim PT Adei saat sawit berumur 3 tahun. Surat tanah dikeluarkan tahun 1998 dan surat untuk karet dikeluarkan pada tahun 1981. Dan kini, lahan karet itu sudah 13 tahun digarap perusahaan sisanya tinggal 1,5 hektar saja.

"Saya hanya minta hak saya saja, tidak lebih. Selama ini, kami dizolimi perusahaan karena siapa lagi yang membantu kami. Makanya, saya sepakat kalau dilakukan pengukuran pada Kamis mendatang, biar jelas hak saya yang mana," tandasnya.

Terkait ganti rugi sendiri, selama ini perusahaan tidak pernah mengganti rugi lahan miliknya yang 21 hektar dan 3 hektar itu. Kalau ada nama dan tandatangan dirinya, maka sudah dipastikan bahwa itu palsu karena ia merasa tak pernah membubuhkan tanda tangan.

"Saya bukan mengambil hak orang, ini hak saya yang telah diambil perusahaan. Kami ini rakyat kecil tapi jangan dibodoh-bodohi. Kalau maslaha kami juga nantinya tidak selesai, kami akan garap sendiri dan kami akan panen hasil sawit di lahan 3 hektar milik kami itu," ujarnya dengan nada tinggi.

Sementara itu, Kadishutbun Ir Hambali saat dikonfirmasi soal ini menyatakan bahwa untuk masalah Ibu Hanifah maka pihaknya akan melakukan pengukuran ulang pada Kamis mendatang. "Saya sudah intruksikan kepada staff didampingi pihak perusahaaan, begitu juga dengan Ibu Hanifah dan abangnya Abdul Rani untuk pengukuran ulang di lokasi. Ini juga meneruskan instruksi Bupati pada tanggal 19 Februari yang lalu agar permasalahan ini sesegera mungkin diselesaikan," katanya.

Ditambahkannya, paling tidak ada dua tuntutan yang diminta oleh Ibu Hanifah yakni pengembalian lahan sepenuhnya dan menolak pola KKPA. Namun ada tambahan lain dari pihak Ibu Hanifah yakni minta ganti rugi panen karet yang selama ini digarap oleh pihak perusahaan.(ilm)