PEKANBARU, GORIAU.COM - Bupati Kampar H Jefry Noer diperiksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kamis (3/7/2014). Dia diperiksa terkait dugaan suap Rp600 juta dan pemberian mobil Chevrolet Captiva kepada mantan Direktur BPR Sarimadu Bangkinang, Kampar HM Syafri.

Pantauan wartawan, Jefry memenuhi panggilan penyidik mengendarai mobil Toyota BM 1089 FL. Tanpa komentar, dia langsung masuk ke ruang Pidsus Kejati Riau. Usai diperiksa sekitar pukul 14.00 WIB, Jefry masih tak mau meladeni pertanyaan wartawan.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau Mukhzan dikonfirmasi merdeka.com di ruangannya mengatakan, Jefry diperiksa oleh penyidik bernama Meisner Manalu. "Kasus ini masih penyelidikan. Jefry diperiksa terkait pemberian ke Syafri," katanya.

Motif pemberian Jefry ke Syafri, tambah Mukhzan, masih didalami penyidik. Apakah pemberian terkait jabatan Syafri sebagai Dirut BPR Sarimadu, atau ada hubungannya dengan plesiran Jefry Noer bersama Istrinya Eva Yuliana (Wakil Ketua DPRD Kampar) serta kedua anaknya Rachmat Jevari Juniardo (Caleg terpilih partai Demokrat) dan Jery Vermata ke Manchester, London (Inggris) Paris (Perancis) dan Amsterdam (Belanda).

"Jefry dan keluarga pernah diajak Syafri ke Manchester. Nah terkait pemberian uang Rp600 juta plus sebuah mobil mewah, apakah ada hubungan dengan plesiran ke Eropa atau tidak, itu yang tengah diselidiki," terang Mukhzan.

Menurut Mukhzan, pemeriksaan Jefry merupakan tahap awal. Beberapa saksi lain, termasuk Syafri, akan dipanggil penyidik untuk menemukan adanya indikasi tindak pidana.

Dalam kasus ke negara-negara Eropa, Syafri sudah lama ditetapkan jadi tersangka. Ia sudah diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru dan dituntut 6 tahun dan 6 bulan penjara, karena mengajak Jefry dan keluarga ke negara-negara Eropa.

Ia juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta, subsidair 1 tahun penjara. Syafri juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp114 juta, subsidair 3 tahun 3 bulan penjara.

Syafri dinilai terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.***