PASIR PENGARAIAN – Kasus dugaan penggelapan dana oleh pengurus Bumdes Primadona, Desa Bono Tapung, Kecamatan Tandun, Rokan Hulu (Rohul), terus memanas. Merasa tidak mendapat kejelasan selama bertahun-tahun, masyarakat yang tergabung sebagai nasabah Bumdes Primadona sepakat menempuh jalur hukum.

Arifin, salah satu nasabah sekaligus perwakilan masyarakat, mengungkapkan kegeraman mereka terhadap minimnya respons dari pengurus Bumdes maupun Kepala Desa (Kades) Bono Tapung, Rianto. Pada Kamis (9/1/2025), Arifin menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan kasus ini ke bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohul pada Senin (13/1/2025).

"Kami sudah habis kesabaran melihat tak adanya transparansi dan penyelesaian masalah ini. Bahkan, kami tak pernah dilibatkan dalam Rapat Akhir Tahunan (RAT) Bumdes sejak masalah ini mencuat," ungkap Arifin. Ia juga menuding pengurus Bumdes, mulai dari Ketua sebelumnya Agus Riadi hingga Direktur saat ini, Ratok Sudiarto, sengaja menghindari protes dengan menutup ruang dialog.

Arifin menambahkan bahwa ketidakjelasan ini menjadi alasan utama mereka memilih jalur hukum. "Kami hanya ingin hak kami sebagai nasabah dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Kades Bono Tapung Dituding Lepas Tangan

Sementara itu, Kades Bono Tapung, Rianto, menyebut masalah Bumdes Primadona sudah terjadi sebelum dirinya dilantik sebagai kepala desa pada Februari 2022. "Kronologi masalah ini bisa dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Selama saya menjabat, saya tak pernah melarang nasabah untuk melapor ke penegak hukum," ucap Rianto.

Meski demikian, masyarakat menilai Rianto tidak memberikan solusi konkret dan terkesan melindungi pengurus Bumdes. Dalam pernyataannya, Rianto mengakui bahwa konflik ini berdampak pada kinerjanya sebagai Kades. "Permasalahan Bumdes ini menjadi buah simalakama bagi saya, menghambat kinerja perangkat desa selama dua tahun terakhir," tutupnya. ***