PEKANBARU – Perkara dugaan korupsi dana hibah Palang Merah Indonesia (PMI) Riau segera memasuki tahap persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melimpahkan berkas perkara mantan Ketua PMI Riau, Syahril Abu Bakar, dan Bendahara, Rambun Pamenan, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Sabtu (8/3/2025).

“Perkara PMI hari ini sudah dilimpahkan ke pengadilan,” ujar Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Niky Junismero. Dengan pelimpahan ini, proses hukum memasuki babak baru. Majelis hakim akan segera ditetapkan untuk menangani perkara, sekaligus menentukan jadwal sidang perdana.

Kasus ini bermula dari dana hibah yang diterima PMI Riau dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau senilai Rp6,15 miliar dalam periode 2019-2022. Dana tersebut dialokasikan untuk operasional PMI, termasuk belanja rutin, pemeliharaan, perjalanan dinas, dan publikasi.

Namun, penyidikan mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Modus yang digunakan antara lain pembuatan nota pembelian fiktif, mark-up harga barang dan jasa, serta kegiatan fiktif yang tidak pernah dilaksanakan. Bahkan, dana yang seharusnya digunakan untuk gaji pengurus dan staf PMI Riau diduga dipotong atau tidak disalurkan sebagaimana mestinya.

Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.112.247.282, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau.

Syahril Abu Bakar dan Rambun Pamenan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Pekanbaru sejak 9 Desember 2024. Syahril sempat mangkir dari panggilan jaksa sebelum akhirnya ditahan pada 12 Desember 2024. Untuk kepentingan penyidikan, masa penahanan mereka sempat diperpanjang hingga akhirnya berkas dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam persidangan nanti, 11 jaksa akan bertindak sebagai Penuntut Umum. Mereka terdiri dari 6 jaksa dari Kejati Riau dan 5 jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Perkara ini akan segera disidangkan," pungkas mantan Kepala Cabang Kejari Natuna di Tarempa. ***