PEKANBARU, GORIAU.COM - Adanya penolkan hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh kepala daerah didukung oleh DPRD Riau. Meski begitu, tidak semua sikap kepala daerah bisa dibenarkan. Menurut DPRD ada beberapa ketentuan dan alasan untuk penolakannya tersebut.

Ketua Komisi A DPRD Riau, H Ilyas Labay SSos MSi, Senin (6/1/2014) mengatakan, penolakan hasil CPNS sah-sah saja, sepanjang memang untuk kepentingan daerah, namun juga jangan sampai menolak CPNS dari daerah lain yang memiliki skill untuk memajukan daerah di masa datang.

''Sah-sah saja bupati menolak hasil CPNS yang minim putra daerah, karena dia yang mengetahui kebutuhan pegawai. Tapi tidak harus jelas. Misalnya, tenaga kerja umum diprioritaskan untuk putra daerah dan khusus baru campuran unrtuk putra daerah dan daerah lain, karena tidak semua putra daerah mampu,'' ujarnya.

Menurut Ilyas Labay, pegawai spesifik itu diantaranya kebutuhan tenaga medis seperti dokter, teknik sipil dan keahlian khusus lainnya. ''Tapi kalau untuk penjaga sekolah, atau tenaga administrasi umum, saya rasa tak perlu didatangkan dari daerah lain. Jadi harus dipilah-pilah,'' tambahnya.

Di sisi lain, tambahnya, pemerintah daerah juga harus menjaga stabilitas daerah, karena jika tidak mengakomodir kepentingan orang daerah bisa menyebabkan instabilitas. ''Harus dipilah-pilah, dan kepala daerah juga tidak sewajarnya menolak seluruh hasil test CPNS,'' jelasnya. ***