PEKANBARU - Meskipun Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Riau menyatakan komitmen untuk mengelola dan memajukan pariwisata di Bumi Lancang Kuning. DPRD Riau menilai, bahwa belum ada keseriusan pihak dinas untuk menjadikan sektor pariwisata lebih baik.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Komisi V DPRD Riau, Ade Agus Hartanto. Ia menuturkan, saat pembahasan anggaran APBD 2019 beberapa waktu lalu, pihaknya sempat mempertanyakan bagaimana pengembangan pariwisata untuk tahun depan.

"Kami sangat mendukung adanya pengembangan maupun perbaikan pariwisata Riau. Tapi saat pembahasan anggaran kami lihat tidak ada nomenklatur yang mengarah ke sana. Saat ditanya pembangunannya, kata pihak Dispar ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR), artinya kan tidak serius," kata Ade kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Kamis (27/12/2018).

Menurut politisi PKB ini, harusnya ada koordinasi antara pihak Dispar dengan Dinas PUPR, sehingga arah pembangunan dan perbaikan pariwisata lebih jelas. 

Ade juga menjelaskan, anggaran Dispar tahun 2019 juga cukup kecil, yaitu Rp 52.567.150.478 dari total Rp9,1 triliun yang disahkan. Dengan begitu, dirinya pesimis upaya pengembangan pariwisata bisa maksimal.

"Anggarannya banyak untuk kegiatan seremonial kemudian promosi tari, dan beberapa iven. Saya rasa itu bukan untuk pariwisata yang menunjang perekonomian masyarakat. Misalnya untuk pariwisata di Bono, apa yang dibutuhkan di sana perbaikannya. Karena orang mau ke sana, kalau akses dan infrastrukturnya memadai. Kami siap dukung, tapi harusnya pengajuan dan perencanaan dari mereka dulu," imbuhnya. 

"Kita akui pengunjung bertambah, tapi harusnya itu diiringi dengan perbaikan, pembenahan dan pengembangan pariwisata itu sendiri, sehingga setelah sektor sawit dan minyak tidak bisa lagi menopang perekonomian masyarakat Riau, sektor pariwisata ini bisa kita manfaatkan dan dimaksimalkan untuk mendapatkan pendapatan serta perekonomian masyarakat," tutupnya. ***