PEKANBARU - DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat paripurna untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2022, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Hardianto, Senin (20/3/2023). Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai fraksi partai dan pemerintahan Provinsi Riau, termasuk Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dan Surat Gubernur Riau Nomor: 130/PEM-OTDA/1279 tanggal 13 Februari 2023, rapat paripurna ini telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Riau sejak 27 Februari 2023. 

GoRiau

Dalam penyampaiannya, Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, mengungkapkan beberapa kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2022. "Kebijakan strategis tersebut meliputi percepatan penurunan stunting, penanganan kerusakan jalan dan rumah ibadah akibat bencana alam, Bantuan Keuangan Khusus (BKK), bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro terdampak COVID-19, dan implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN," ujar Edy Natar Nasution.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi pemerintah Provinsi Riau untuk menyampaikan pencapaian dan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi berbagai isu strategis di tahun 2022. Selain itu, rapat ini juga menjadi ajang evaluasi dan masukan dari berbagai fraksi partai dan pihak terkait untuk menyusun langkah kedepan guna mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih baik. 

GoRiau

Para fraksi partai yang hadir dalam rapat paripurna ini antara lain Ketua Fraksi Partai Golkar Karmila Sari, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Soniwati, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Eva Yuliana, Ketua Fraksi Partai Gerindra Syafrudin Iput, Wakil Ketua Fraksi PAN Ade Hartati Rahmat, Ketua Fraksi PKS Markarius Anwar, dan Sekretaris Fraksi Gabungan (PPP, Nasdem, Hanura) Farida H Saad. Mereka memberikan masukan dan pertanyaan seputar LKPJ yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Riau. 

GoRiau

Salah satu topik yang menjadi perhatian dalam rapat paripurna adalah percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau. Wakil Gubernur Riau menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti program pemberian makanan tambahan, edukasi gizi bagi ibu hamil dan menyusui, serta peningkatan akses sanitasi dan air bersih. Selain itu, pemerintah juga menargetkan penurunan angka stunting sebesar 2% setiap tahunnya hingga 2025.

Penanganan kerusakan infrastruktur akibat bencana alam juga menjadi perhatian utama. Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan anggaran khusus untuk memperbaiki jalan dan rumah ibadah yang rusak akibat bencana alam. Selain itu, upaya pencegahan dan mitigasi bencana juga ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih baik dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau.

GoRiau

Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaku usaha mikro, pemerintah Provinsi Riau memberikan bantuan keuangan dan pelatihan keterampilan agar para pelaku usaha dapat bangkit kembali. Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN juga menjadi salah satu agenda yang disorot dalam rapat paripurna ini. Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem yang lebih transparan dan meritokratis. 

GoRiau

Rapat paripurna ini menjadi wadah bagi pemerintah Provinsi Riau untuk mendapatkan evaluasi dan masukan dari berbagai pihak, sehingga langkah-langkah yang diambil dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dapat terus ditingkatkan dan disempurnakan.

Setelah mendengarkan masukan dan evaluasi dari berbagai fraksi partai, Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, berterima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan selama ini. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Riau akan terus berupaya untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 

GoRiau

Dalam kesempatan ini, Edy Natar Nasution juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Riau. "Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting untuk mengoptimalkan pencapaian pembangunan di Provinsi Riau. Kami berharap dukungan dan masukan dari berbagai fraksi partai akan terus berlanjut dalam rangka mewujudkan Riau yang lebih maju dan sejahtera," ujar Edy. 

GoRiau

Sebagai tindak lanjut dari rapat paripurna ini, DPRD Provinsi Riau akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022. Pembahasan ini akan dilaksanakan dalam rapat kerja bersama antara pemerintah daerah dan anggota DPRD, yang akan membahas secara detail mengenai langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mengatasi berbagai isu yang telah disampaikan dalam LKPJ. 

GoRiau

Pembahasan LKPJ ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan solusi terbaik untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh Provinsi Riau. Selanjutnya, rekomendasi tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan di tahun 2023 dan seterusnya. *** 

GoRiau