PANGKALAN KERINCI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Ranperda dibahas melalui panitia khusus (Pansus) DPRD Pelalawan yang sekaligus dilakukan penetapan pemberian persetujuan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan.

Pengambilan keputusan terhadap Ranperda merupakan tindak lanjut dari proses pembahasan yang dilakukan bersama antara Perintah Daerah dengan DPRD Pelalawan beberapa waktu yang lalu.

Setelah melalui proses tahapan panjang serta kajian yang matang dan mendalam, akhirnya ketiga Ranperda tersebut diputuskan untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Pelalawan.

Ketiga Ranperda yang dibahas oleh eksekutif dan legislatif tersebut adalah Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2011 tentang penyelenggaraan adminsitrasi kependudukan.

Ranperda pencabutan Perda nomor 19 tahun 2007 tentang izin pengelolaan air tanah dan air permukaan dan Ranperda tentang pencabutan Perda nomor 14 tahun 2014 tentang izin usaha pertambangan bahan galian golongan C.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Pelalawan yang bertindak sebagai pimpinan rapat menyampaikan bahwa, sebagai tanggung jawab dan sebagai lembaga yang memiliki tugas legislasi (membuat peraturan daerah), DPRD Pelalawan telah menindak lanjuti usulan Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bupati Pelalawan, beberapa waktu lalu.

Sebagai tindak lanjut dari usulan tersebut, telah dilaksanakannya berbagai tahapan pembahasan, sampai pada kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Pelalawan untuk menetapkan Ranperda menjadi Perda Kabupaten Pelalawan.

https://www.goriau.com/assets/imgbank/11072017/3jpg-6126.jpg

"Atas pembahasan tiga Ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah, telah diputuskan ketiga Ranperda itu untuk dijadikan Perda Kabupaten Pelalawan dan mendapat persetujuan dari anggota DPRD Pelalawan," jelas Suprianto.Pada sambutanya Suprianto berharap, agar tiga Ranperda yang disetujui tersebut dapat segera menjadi Perda dan diterapkan di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan kepada masyarakat.

"Melalui Perda ini, nantinya kita berharap pelayanan instansi pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berjalan dengan maksimal," harapnya.

Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Wakil Bupati Pelalawan, Drs H Zardewan MM secara umum memberikan beberapa catatan penting yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Pelalawan, terkait dengan pembahasan tiga Ranperda yang telah dilakukan.

Catatan pertama. Mengenai perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Menurut Wabup Zardewan, Ranperda tersebut merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang harus diakomodir di dalam Peraturan Daerah perubahan itu."Dengan telah disahkannya Ranperda ini, tentunya diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat secara maksimal," terangnya.

https://www.goriau.com/assets/imgbank/11072017/4jpg-6125.jpg

Catatan kedua. Mengenai Ranperda tentang pencabutan Perda nomor 19 tahun 2007 tentang izin pengelolaan air tanah dan air permukaan.

Menurut Wabup Zardewan, Ranperda tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Gubernur Riau nomor 8662/IX/2016, tanggal 20 September 2016 tentang pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 19 tahun 2007 tentang izin pengelolaan air tanah dan air permukaan."Ranperda ini tindak lanjut dari undang undang nomor 23 tahun 2014 dan Keputusan Gubri tahun 2016," sebutnya.

Catatan ketiga. Terkait pencabutan Perda nomor 14 tahun 2004 tentang izin usaha pertambangan bahan galian golongan C. Ranperda ini juga merupakan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor: 188.34-5595 tahun 2016 tertanggal 19 Juli 2016 tentang pembatalan Perda Kabupaten Pelalawan nomor 14 tahun 2004 tentang izin usaha pertambangan bahan galian golongan C.

"Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan Kepmendagri tahun 2016, Perda Kabupaten Pelalawan nomor 14 tahun 2004 harus di cabut," terangnya.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Pelalawan, Suprianto S.IP, yang dihadiri oleh seluruh Fraksi DPRD Pelalawan, Rabu (7/7/2017). Turut hadir Wakil Bupati Pelalawan, H Zardewan MM, unsur Forkominda, staf ahli, assisten, kepala dinas, kepala badan dna kepala bagian di lingkungan Pemkab Pelalawan. (advertorial)