PEKANBARU - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru untuk memberikan fasilitas telepon seluler kepada seluruh ketua RT dan RW mendapat sorotan dari legislatif setempat. Langkah tersebut dinilai sah sebagai pemenuhan janji politik, namun penanganan banjir dianggap jauh lebih mendesak untuk diselesaikan di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafiz menyatakan dukungannya terhadap setiap program yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik. "Prinsipnya sepanjang itu memang untuk kepentingan masyarakat, pemerintah kota ini kita dukung," sebutnya, Senin (27/7/2026).

Meski demikian, politisi Partai NasDem itu mengajak pemerintah untuk mengkaji ulang asas manfaat dari pengadaan gawai tersebut. "Nah sekarang pertanyaannya, apakah dengan satu handphone itu banyak manfaatnya untuk masyarakat atau tidak?" tanyanya.

Menurut Zulfan, Pemkot Pekanbaru memiliki pekerjaan rumah lain yang berdampak langsung pada keselamatan dan aktivitas warga, yakni persoalan banjir yang kerap merendam sejumlah wilayah. Ia menilai pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan skala prioritas agar asas manfaat anggaran benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

"Bagaimanapun salah satu janji politik wali kota memang pemberian handphone. Tapi ada satu janji politik yang sangat krusial, yaitu masalah banjir," urainya.

Ia memaparkan, perdebatan ini tidak menyoroti perlu atau tidaknya fasilitas tersebut, melainkan urutan pelaksanaan program. Zulfan memastikan DPRD tidak bermaksud menolak atau mengesampingkan peran ketua RT dan RW yang merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan di tengah masyarakat.

"Nah ini tentu mana yang jauh lebih utama, handphone dulu atau banjir yang diprioritaskan. Karena ini menyangkut anggaran semuanya," tegas Zulfan.

Lebih lanjut, ia mendorong agar seluruh janji politik pemerintah daerah dapat direalisasikan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. "Artinya ya silakan kita cerna masing-masing. Prinsipnya kita tidak mempersulit pemerintah. Jangan nanti kita dianggap tidak mau mendukung RT dan RW, bukan seperti itu," pungkasnya. ***