SELATPANJANG – DPRD Kepulauan Meranti melakukan pembahasan terkait laporan akhir Pansus II dan III terhadap rancangan peraturan daerah (Perda) yang telah diajukan sebelumnya.

Rapat paripurna kesembilan, masa persidangan ketiga, tahun persidangan 2022 itu dilaksanakan di balai sidang DPRD Kepulauan Meranti, Selasa (23/8/2022) sore itu dipimpin Ketua DPRD H. Fauzi Hasan, didampingi Wakil Ketua DPRD, Iskandar Budiman dan H. Khalid Ali.

Laporan akhir pansus II yang akan dijadikan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Ranperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GNPN).

Sementara itu pembahasan Pansus III yang akan dijadikan Peraturan Daerah adalah Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak dan Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2019 tentang desa.

Juru bicara Pansus II, Tengku Zulkenedi Yusuf dalam pidatonya mengatakan terhadap Ranperda tentang fasilitasi  P4GNPN yang merupakan Ranperda inisiatif DPRD, dibentuk berdasarkan delegasi atau perintah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang mendelegasikan kepada daerah agar membentuk Perda tersebut.

"Pembahasan Pansus II terhadap Ranperda ini secara keseluruhan memuat materi aturan berjumlah 12 bab dengan 30 pasal," kata Zulkenedi Yusuf.

Secara garis besar disampaikan, tujuan fasilitasi P4GNPN meliputi mengatur program dan kebijakan agar terintegrasi dengan program dan kebijakan di bidang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan P4GNPN.

Diantaranya mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah, melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kemudian, mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta memberikan perlindungan jaminan kepastian hukum dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial.

Terhadap pecandu mau pun korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di daerah, bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah, pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika secara umum dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait.

Selanjutnya juru bicara Pansus III, Al Amin mengatakan, dalam proses pembahasan, Pansus telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh perbandingan, perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan. Kegiatan tersebut telah tertulis pada risalah rapat Pansus di dalam laporan akhir pansus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Adapun secara umum disampaikan, Pansus telah melakukan rapat internal dalam rangka pemantapan konsepi Ranperda dan menginventarisir permasalahan materi dan ruang lingkup serta arah jangkauan Ranperda. Selain itu Pansus telah melakukan rapat kerja bersama perangkat daerah terkait untuk membahas pasal demi pasal sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pansus juga telah melakukan studi komparasi keluar daerah yang memiliki Perda yang sama, sehingga dapat menjadi bahan perbandingan dan juga melakukan konsultasi dan harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau dan Biro Hukum Provinsi Riau dalam rangka perbaikan, penyempurnaan dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperda ini.

Disampaikan lagi, Pansus juga telah melakukan rapat finalisasi pembahasan tingkat I sebagai syarat untuk dilakukan kembali fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Riau untuk dilakukan penyelarasan akhir sebelum dilakukan penetapan

"Pansus juga telah melakukan penyempurnaan Ranperda sesuai hasil fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi dan melakukan penyempurnaan akhir terkait legal drafting dari Ranperda ini," ujarnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Wakil Bupati, AKBP (Purn) H Asmar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah mengesahkan Perda tersebut. 

"Pentingnya Ranperda ini untuk segera ditetapkan menjadi Perda adalah sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang membahayakan seluruh tatanan kehidupan masyarakat dan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peran serta dalam memberikan pembinaan, pengakuan hak dan perlindungan hak-hak anak serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa," pungkasnya.***