JAKARTA – Pertemuan antara pimpinan DPR dengan perwakilan mahasiswa dari BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Cipayung Plus di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (3/9/2025), berlangsung tegang. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mewakili pimpinan dewan menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan parlemen dalam menjalankan fungsi wakil rakyat.

"Selaku pimpinan DPR, kami menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi rakyat," ujar Dasco. 

Ia berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari penghentian tunjangan perumahan anggota DPR per 31 Agustus 2025, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, hingga efisiensi agenda kerja di dalam negeri. Menurutnya, DPR harus berubah lebih transparan di bawah kepemimpinan Ketua DPR Puan Maharani.

Namun, permintaan maaf itu tidak cukup bagi mahasiswa. Dalam forum audiensi, Abdul Hakim dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menantang pimpinan DPR untuk langsung menghubungi Kapolri. 

"Izin Pak Prof Dasco, Kang Saan, Kang Cucun segera telepon Kapolri. Kami semua di sini sepakat, bebaskan kawan-kawan kami," tegasnya. 

Abdul Hakim menegaskan bahwa mahasiswa yang diamankan saat aksi tidak melakukan tindakan anarkistis. "Seluruh Indonesia lepaskan. Kita ini bukan tebusan, bukan pemberontak. Kita menyampaikan aspirasi dengan benar," ujarnya. 

Meski mendengar desakan itu, Dasco bersama dua wakil ketua DPR lainnya, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, tidak langsung menindaklanjuti dengan menelepon Kapolri. Mereka hanya menyatakan akan menampung permintaan mahasiswa. 

Situasi ini mencerminkan jurang yang masih menganga antara parlemen dan gerakan mahasiswa. DPR berusaha meredam kritik lewat permintaan maaf dan janji perbaikan, tetapi mahasiswa menuntut langkah nyata, terutama pembebasan rekan-rekan mereka yang ditangkap saat unjuk rasa. ***