PEKANBARU – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Dr Gatot Wijayanto, menilai keputusan pemerintah menghapus ketentuan batas usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja sebagai langkah solutif di tengah meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama bagi kelompok usia produktif.

Menurutnya, masyarakat yang kehilangan pekerjaan pada usia 30 hingga 40 tahun kerap kesulitan mendapatkan pekerjaan baru. Padahal, pada usia tersebut, kebutuhan ekonomi biasanya meningkat karena sudah berkeluarga dan memiliki tanggungan.

“Penghapusan batas usia ini bisa menjadi peluang bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di usia dewasa, bahkan di atas 40 tahun,” ujar Gatot, Senin (2/6/2025).

Gatot mendukung kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025, yang melarang diskriminasi dalam proses rekrutmen, termasuk berdasarkan usia dan penampilan fisik.

“Saya mendukung langkah ini, karena selama ini batas usia menjadi bentuk diskriminasi terselubung yang sangat merugikan. Perusahaan lebih memilih tenaga kerja muda untuk menekan biaya tenaga kerja, sehingga korban PHK usia dewasa terpaksa masuk ke sektor informal yang belum tentu sejahtera,” katanya.

Ia juga menyoroti narasi “berpenampilan menarik” dalam iklan lowongan kerja sebagai bentuk diskriminasi yang subjektif dan tidak relevan dengan kompetensi kerja.

“Kriteria seperti itu sangat bias dan tidak objektif. Ini bukan sekadar soal estetika, tapi diskriminasi yang seharusnya dihapuskan,” tegasnya.

Surat edaran tersebut diteken oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, pada Selasa (28/5/2025). Dalam pernyataannya, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa dunia kerja harus bebas dari diskriminasi dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta inklusi.

“Dunia kerja harus menjadi ruang yang adil dan inklusif, tanpa diskriminasi, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara. Ini bagian dari tujuan pembangunan nasional kita,” ujar Yassierli di Jakarta.

Meski demikian, surat edaran tersebut tetap memberikan ruang pengecualian untuk jenis pekerjaan tertentu yang secara teknis memang memerlukan batasan usia, seperti pekerjaan dengan beban fisik tinggi atau yang berkaitan dengan keselamatan kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan juga meminta seluruh gubernur di Indonesia untuk menyosialisasikan kebijakan ini kepada bupati, wali kota, dan pemangku kepentingan di daerah masing-masing. Kebijakan ini sejalan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara.

Dengan diterbitkannya surat edaran ini, perusahaan di Riau dan wilayah lain diharapkan mulai menerapkan prinsip non-diskriminasi secara menyeluruh dalam proses rekrutmen tenaga kerja. ***