
JAKARTA – Upaya penertiban kawasan hutan yang digerakkan melalui Satgas PKH memberi dampak nyata terhadap penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat tambahan pemasukan sebesar Rp1,75 triliun hingga 21 November 2025. Angka tersebut muncul seiring meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang naik 20,22 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menyampaikan capaian itu dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (24/11). "Kami catat angka sampai dengan 21 November Rp1,75 triliun. Kenaikan 20,22 persen pada 2024 di periode yang sama di sektor NPWP melalui satgas PKH yang sebelum Rp25,8 triliun di 2024, di periode yang sama Rp31 triliun," ujarnya.
Tambahan penerimaan tersebut berasal dari tiga sumber utama. Pemeriksaan PBB menyumbang Rp180 juta, disusul hasil pengawasan pajak sebesar Rp138,4 miliar. Kontribusi terbesar datang dari percepatan pelunasan utang pajak yang mencapai Rp1,6 triliun. "Jadi, kalau kita hitung total dampak satgas PKH bulanan (sampai 21 November) sebesar Rp1,75 triliun," jelas Bimo.
Selain penerimaan tambahan, DJP juga mencatat perkembangan penagihan terhadap 201 penunggak pajak terbesar. Hingga 20 November 2025, sebanyak 104 wajib pajak telah melunasi kewajiban mereka dengan total pembayaran Rp11,48 triliun. Bimo menegaskan langkah penagihan dilakukan secara aktif dan melibatkan berbagai pihak. "Tindak lanjut 201 wajib pajak penunggak pajak terbesar untuk percepatan pencairan tunggakan, kami lakukan tagihan aktif dan lakukan sinergi di unit eselon 1 Kemenkeu, OJK, dan aparat penegak hukum dan jamdatun dan BPA terhadap WP bersinggungan dengan permasalahan hukum," tegasnya. ***