ADA sebuah ungkapan, “Tuntutlah ilmu sampai ke Negeri China.” Dalam konteks ini, yang ingin saya garis bawahi bukan sekadar bagaimana menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang mengantarkan China menjadi negara maju saat ini. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsanya.

Kisah ini dimulai dari legenda “Naga yang Terbelah Tiga.” Bangsa China mengibaratkan diri mereka sebagai seekor naga raksasa yang kuat dan berjaya selama ratusan tahun di bawah Dinasti Han. Namun ketika korupsi dan keserakahan merajalela, naga itu “sakit” dan akhirnya terbelah menjadi tiga kekuatan yang saling berebut pengaruh—sebuah periode yang kemudian dikenal sebagai Samkok (Zaman Tiga Kerajaan).

Tiga naga itu adalah:

1. Wei di utara, dipimpin Cao Cao (kekuatan terbesar).

2. Shu Han di barat daya, dipimpin Liu Bei.

3. Wu di tenggara, dipimpin Sun Quan.

Cao Cao berkata, “Aku akan menelan kedua naga lainnya. ”Ancaman ini memaksa Shu Han dan Wu menyadari bahwa jika mereka berjalan sendiri-sendiri, mereka pasti kalah. Maka Zhuge Liang dari Shu Han membentuk aliansi bersama Wu.

Dalam pertempuran legendaris di Tebing Merah, strategi tipu daya dimainkan. Aliansi pura-pura bertikai, lalu Huang Gai menawarkan diri untuk membelot kepada Cao Cao. Ia membawa kapal-kapal penuh jerami, minyak, dan belerang — kapal perang api yang telah disiapkan. Di sisi lain, Cao Cao mengikat kapal-kapalnya menjadi satu platform besar untuk mengantisipasi mabuk laut para tentaranya.

Ketika pertempuran meletus, kapal api Huang Gai langsung menghantam armada Cao Cao. Karena seluruh kapal Wei terikat rapat, api langsung melalap semuanya. Kekalahan telak pun tak terhindarkan.

Namun setelah menang, aliansi Shu Han dan Wu tak mampu menjaga persatuan. Kecurigaan dan perebutan wilayah membuat mereka saling menyerang hingga keduanya melemah. Pada akhirnya, Dinasti Jin bangkit dari dalam wilayah Wei dan menaklukkan keduanya dengan mudah. China bersatu kembali setelah 60 tahun peperangan dan penderitaan yang sia-sia.

Bagi bangsa China, periode Samkok menjadi pelajaran paling berharga: persatuan adalah kekuatan utama sebuah negara. Lebih baik dipimpin oleh pemerintahan yang solid, meski keras, daripada hidup mewah namun terpecah hingga berujung kehancuran.

Pelajaran Samkok dan Relevansinya bagi Riau

Tentu kondisi Provinsi Riau tidak bisa disamakan dengan kisah Samkok. Namun inti pelajarannya sangat jelas: perpecahan membawa kemunduran, sedangkan persatuan melahirkan kekuatan dan pembangunan.

Riau pernah menunjukkan bagaimana persatuan mampu melahirkan perubahan besar, yaitu pada masa perjuangan pembentukan Provinsi Riau tahun 1955. Para pemimpin lintas suku dan tokoh masyarakat membentuk BP2R (Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Riau) dengan tokoh seperti:

H. Abdul Hamid Yahya

Mr. SM Amin

T. Kamarul Zaman

dan sekitar 60 tokoh lainnya

Perjuangan bersatu ini melahirkan UU Darurat No. 19 Tahun 1957, yang kemudian menjadi UU No. 61 Tahun 1958, dan secara resmi menetapkan Provinsi Riau dengan Mr. SM Amin sebagai gubernur pertama.

Tantangan Riau: Menuju Kemandirian Fiskal

Hari ini, tantangan terbesar Riau adalah menurunnya pendapatan dan melemahnya fiskal daerah. Transfer ke daerah turun drastis:

Tahun 2024: Rp 11,18 triliun

Tahun 2025: Rp 9,2 triliun

Tahun 2026: potensi turun lagi ke Rp 8,2 triliun

Penurunan ini berdampak pada:

pembangunan dan perawatan infrastruktur dasar,

proyek jalan dan jembatan,

fasilitas publik,

kualitas layanan pendidikan dan kesehatan,

hingga layanan dasar seperti air bersih dan transportasi.

Dengan kondisi ini, Riau tidak punya pilihan selain melakukan transformasi fiskal yang mendasar, melalui:

1. Peningkatan PAD secara elegan dan berkeadilan, melalui efektivitas pemungutan pajak daerah (PKB, BBNKB, Pajak Air Permukaan, Pajak BBM) dan retribusi.

2. Optimalisasi aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

3. Penguatan kinerja BUMD agar benar-benar menghasilkan pendapatan.

4. Peninjauan ulang belanja daerah — hanya program prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat.

5. Memperbanyak akses dana pusat, terutama DAK dan APBN untuk proyek strategis.

6. Diversifikasi ekonomi, terutama sektor non-migas seperti:

hilirisasi CPO,

pariwisata bahari,

perikanan laut,

dan sektor ekonomi kreatif.

Bersatu Kita Teguh, Bersama Kita Bisa

Dalam menghadapi tantangan fiskal ini, Riau membutuhkan soliditas pemimpin dan partisipasi masyarakat.

Kemandirian PAD hanya mungkin dicapai bila:

Pemerintah bekerja secara transparan, efisien, dan berintegritas.

Masyarakat taat membayar pajak karena merasakan layanan publik yang baik.

Pemimpin politik bersatu dalam visi panjang, bukan terpecah oleh kepentingan jangka pendek.

Transformasi fiskal adalah tonggak sejarah baru, yang membutuhkan:

konsensus politik,

tata kelola yang kuat,

kesadaran masyarakat,

serta komitmen untuk keluar dari “kutukan sumber daya alam”.

Jika pemimpin dan rakyat Riau bersatu memperkuat PAD, maka lambat laun Riau akan memiliki APBD yang mandiri, tidak lagi bergantung pada dana pusat. Inilah pondasi untuk menjadikan Riau lebih kuat, stabil, berdaulat secara fiskal, dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya. ***

* Abdullah adalah anggota Komisi III DPRD Riau.