PEKANBARU, GORIAU.COM - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang khusus mengatur tentang Penataan Desa merupakan pecahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemecahan tersebut merujuk kepada masih banyaknya kekurangan tentang pengaturan desa secara rinci.

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 secara resmi dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Namun siapa yang tahu, UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut sebenarnya dipecah menjadi 3. Selain UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, ada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian satu lagi UU Pilkada Nomor 22 Tahun 2014.

Namun dari 3 tersebut, UU Desa lebih dulu terbit yakni pada 15 Januari 2014. "Itu saat saya masih sebagai Penjabat Gubernur Riau," kata Dirjen Otda Kemendagri, H Djohermansyah Djohan, saat hadir di Semiloka Desa Adat Merajut Komitmen Bersama Membentuk Desa Adat Mengisi Visi Riau 2020, di Kantor Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Rabu (15/10/2014).

Sementara 2 UU lainnya menyusul pada Oktober 2014. "Jadi bukan pengganti UU 23 Tahun 2014 bukan semata-mata pecahan dari UU 32 Tahun 2004, tetapi dipecah 3," kata Djohermansyah.

Khusus UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan Djohermansyah sudah mengalami pembahasan yang panjang, sudah dibahas sejak 2010 lalu. Dimana UU Pemda Nomor 32 Tahun 2004 dinilai masih belum mencakup semua peraturan baik Pemda, Desa dan Pilkada secara teknis dan rinci.

"Untuk itu perlu dipecah dan disusun secara rinci dan detil," kata Djohermansyah.

Dalam UU Desa tersebut, disebutkan bahwa masing-masing pemda bisa melaksanakan Desa Adat atau Desa Dinas (Pemerintahan). "Itu bisa, karena sudah ada yang melaksanakannya. Satu-satunya adalah Provinsi Bali," tegasnya.

Ditambah Riau sangat kental dengan Budaya Melayu dan mempunyai keragaman adat lainnya di seluruh kabupaten dan kota. "Itu kembali kepada pemerintahannya," tandas Djohermansyah. ***