PEKANBARU, GORIAU.COM - Hingga saat ini, status Gubernur Riau (Gubri), H Annas Maamun masih tersangka. Jika nantinya statusnya naik menjadi terdakwa, otomatis Pelaksana Tugas Gubernur Riau (Plt Gubri), H Arsyadjuliandi Rachman menjadi Gubernur Riau definitif.

Namun prosesnya cukup panjang. Karena sebelum diangkat menjadi Gubernur Riau definitif, H Arsyadjuliandi Rachman harus menyatakan pengundurannya sebagai Wakil Gubernur Riau.Lantas, jika memang nantinya H Arsyadjuliandi Rachman menjadi Gubernur Riau definitif, apakah dirinya memerlukan wakil untuk membantu tugasnya sebagai kepala daerah?Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), H Djohermansyah Djohan kepada GoRiau.com, Rabu (15/10/2014), menegaskan bahwa wakil kepala daerah wajib ada.Itu sesuai dengan Perubahan Peraturan Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014. "Harus ada, dan nantinya melihat kondisi jumlah penduduk di wilayah itu sendiri,' tegas Djohermansyan.Dimaksudkannya, jika sebuah wilayah memiliki jumlah penduduk antara 5-1o juta jiwa, makan boleh menggunakan dua wakil kepala daerah. "Jadi boleh dua, tetapi minimal satu harus ada. Tergantung kebutuhan kepala daerah nantinya," tegas Djohermansyah.Mantan Penjabat Gubernur Riau ini menegaskan, aturan itu bukan dimuat dalam Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014 yang baru, tetapi masuk dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014.Jadi nantinya, jika telah didapatkan nama wakil, maka diusulkan ke Pusat untuk kemudian ditindak lanjuti. Setelah keluar nantinya surat keputusan, maka kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Riau langsung melantiknya."Jadi itu untuk menghindari pecah kongis. Jadi kepala daerah yang bersangkutan yang akan melantik wakil nantinya," sambung pria yang akrab disapa Djo ini.Sementara untuk Riau sendiri hingga sendiri penduduknya sudah berada di atas angka 5 juta jiwa, atau daerah yang menempati 10 besar penduduk terbanyak di Indonesia dan peringkat 4 di Sumatera.***