BENGKALIS, GORIAU.COM - Tak terima dituding telah menzalimi masyarakat, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Kadisbunhut) Bengkalis, H Herman Mahmud menegaskan bahwa program pembangunan kawasan hutan produksi terbatas di sepanjang Sungai Kembung oleh Pemkab Bengkalis, berupa penataan hutan magrove di tiga desa seperti Teluk Pambang, Kembung Luar dan Teluk Lancar, Kecamatan Bantan serta Desa Pematang Duku, Kecamatan Bengkalis seluas lebih 40 hektar, dimaksudkan untuk menahan lajunya abrasi di daerah itu. Bukan sebaliknya untuk menzalimi masyarakat.

Penegasan ini disampaikan Kadis Perkebunan dan Kehutanan Bengkalis, H Herman Mahmud didampingi Kasie Aneka Usaha dan Peredaran Hasil Hutan, M Azwir, Jumat (13/12), menyikapi pernyataan salah seorang warga Pambang bahwa pemetaan hutan magrove yang akan dijadikan kawasan hutan produksi terbatas telah menzalimi masyarakat.  Pasalnya, ada lahan masyarakat yang dipatok untuk kawasan magrove itu.

Dijelaskan Herman, sebelum pemetaan kawasan magrove dilakukan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah 12 Tanjung Pinang, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Bengkalis sudah melakukan rapat bersama jajaran desa dan kecamatan yang wilayahnya masuk dalam pemetaan.

''Dalam rapat tersebut sudah kita paparkan bahwa jika ada lahan atau kebun masyarakat yang sudah permanen ataupun rumah warga yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas itu, agar dikeluarkan atau tidak dimasukkan dalam kawasan magrove tersebut. Tentunya dengan adanya bukti kepemilikan. Karena pemerintah jelas tidak akan mau mengambil hak masyarakat kendati peruntukkan kawasan hutan produksi terbatas berupa kawasan magrove itu untuk kepentingan masyarakat banyak juga, yakni menahan lajunya abrasi di daerah itu," ujarnya.

Ia menyebutkan pula jika tidak ada kepentingan apapun dalam proyek kawasan hutan produksi itu. Semata-mata hanya untuk mempertahankan kawasan bakau (magrove) dan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu dukungan masyarakat sangat diharapkan.

Dirinya juga sudah mengingatkan dan mewanti-wanti BPKH dalam melakukan pemetaan untuk mengeluarkan lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan,  sepanjang ada pembuktian kepemilikan.

Nadeak dari BPKH menjelaskan pula bahwa pemetaan dan pemancangan kawasan magrove yang dilakukannga  adalah hutan negara dan tak ada lahan atau kebun masyarakat yang masuk dalam pemetaan . Namun katanya jika memang ada lahan masyarakat yang masuk dalam pemetaan dan pemancangan, tentuvakan dikeluarkan, karena Pemkab Bengkalis sendiri juga sudah mengingatkan hal ini.

Syamsul, salah seorang warga Pambang dan pemilik sebuah lembaga yang berkecimpung dalam pelestarian   magrove, juga menambahkan bahwa kawasan hutan produksi terbatas pelestarian magrove yang dilakukan pemetaan itu tidak terlihat  sama sekali bekas garapan kebun atau lainnya. Karena magrove yang ada di kawasan itu sudah sangat besar-besar dan berumur puluhan tahun.jfk