PEKANBARU - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN, Irvan Herman angkat bicara soal tudingan yang dilontarkan Irwan Nasir.

Irvan mengaku tak ambil pusing dengan tudingan jika dirinya dianggap melampau kewenangan dan hanya dianggap sebagai "kurir".

Namun yang jelas kata Irvan, dirinya sebagai kader dan pengurus Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu, hanya menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Wasekjen dan Panwil PAN Riau.

"Saya berharap DPW dan DPD PAN di Riau, patuhi saja keputusan tertinggi partai, jika tidak mau dikenai sanksi," ujar Irvan kepada GoNews.co, Jumat (23/8/2019) sore.

Soal kritikan itu kata Dia, adalah bagian dari dinamika politik yang tidak perlu dibesar-besarkan.

"Ddalm dinamika politik itu biasa. Ada yang suka dan tidak suka. Tapi pastinya, mau tidak mau pihak DPP sudah mengambil suatu keputusan yang harus kita hormati dan kita jalani," tandasnya.

Keputusan pimpinan pusat dalam penentuan pimpinan dewan kata Irvan, sudah melalui mekanisme dan sesuai aturan partai. "Jadi bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Kalau istilah bahasa ocunya bukan karena like n dislike heheh," candanya.

"Intinya, kami di DPP, sudah mengakomodir semua aspirasi dari bawah. Apa lagi untuk kota atau kabupaten, kami sangat menhhargai mereka sebagai user atau pengguna. Kita juga tahu, di DPD sendiri jumlahnya kursinya meningkat," tambahnya.

Dengan demikian kata Irvan, seharusnya tidak menjadi perdebatan. Tapi bagaimana berfikir untuk membesarkan partai, melakukan evaluasi di titik-titik yang dianggap gagal.

"Justru kami akan evaluasi yang jumlah kursinya tidak meningkat, apa lagi sampai kehilangan pimpinan dewan. Khusus untuk Meranti, tentunya karena Ketua DPW yang juga menjabat sebagai bupati di tempat itu, maka kita berpandangan,pendapatnya kita prioritaskan di DPW.

Sebelumnya, Ketua DPW PAN Riau, Irwan Nasir, dengan salah satu media di Riau melontarkan kritikannya terhadap putra mantan Walikota Pekanbaru, Herman Abdullah, ini.

Menurut Irwan, langkah Irvan yang menyerahkan langsung SK Penetapan Pimpinan DPRD kepada sejumlah kader PAN yang akan menjadi pimpinan DPRD di enam kabupaten, adalah melampui kewenangan atau abuse of power.

Irvan Herman sendiri mengakui, penyerahan SK pimpinan DPRD untuk enam kabupaten/kota di Riau disaksikan oleh sejumlah pengurus DPW PAN Riau. "Saya sudah mengundang DPW untuk menyerahkan SK tersebut via pesan WA, dan ada buktinya. Penyerahan SK dihadiri oleh Bendahara DPW PAN, Wakil Ketua DPW dan Wakil Sekretaris DPW, dan ketua DPD PAN 6 kabupaten/kota yang ada pimpinannya pun hadir," jelas Irvan.***