SELATPANJANG – Diskusi publik tentang kenaikan tarif boarding pass di Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau ditunda.

Sebelumnya, pelaksanaan diskusi telah ditetapkan pada Rabu (3/9/2025) malam ini. Ruang dialog terbuka dengan tema “Kenaikan Tarif Boarding Pass Benarkah Untuk Daerah ?" Ini digagas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kepulauan Meranti melalui forum Meranti Discussion Club (MDC).

Kegiatan batal dilaksanakan lantaran adanya dugaan sebagian pihak yang meminta forum tersebut tidak dilaksanakan dulu. Alasannya, situasi nasional dinilai belum kondusif untuk membahas isu sensitif tersebut.

Ketua panitia, Eka Pratama Putra, menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, seluruh persiapan sudah rampung sehingga diskusi semestinya bisa berjalan sesuai rencana.

"Kami panitia pelaksana mohon maaf kepada seluruh peserta. Dengan berat hati kami informasikan, diskusi malam ini batal karena pertimbangan keamanan nasional," ujar Eka.

Ia menambahkan, ada kekhawatiran kegiatan tersebut dimanfaatkan pihak tertentu untuk memicu aksi anarkis di fasilitas publik, mengingat eskalasi politik nasional saat ini tengah memanas.

"Kita tidak ingin muncul konflik fisik maupun psikologis yang justru merugikan banyak pihak. Diskusi tetap akan digelar jika kondisi sudah lebih kondusif," tegasnya.

Ketua PWI Kepulauan Meranti, Safrizal, juga menilai penundaan ini menimbulkan tanda tanya baru di masyarakat.

"Diskusi ini semestinya bisa melahirkan pandangan dari berbagai pihak dan menjadi bahan rujukan sebelum ada keputusan. Justru karena banyak pro dan kontra, forum semacam ini dibutuhkan," ungkapnya.

Sementara itu, General Manager PT Pelindo Cabang Tanjung Balai Karimun, Joni Hutama, sebelumnya mengaku menyetujui diskusi terbuka tersebut. Ia mengaku terbuka menerima masukan masyarakat terkait rencana kenaikan tarif.

Namun setelah berkomunikasi dengan pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Selatpanjang ia mengatakan pihaknya diminta untuk menunda diskusi tersebut.

"Namun setelah komunikasi dengan KSOP Selatpanjang, kemudian situasi kondisi juga masih dianggap kurang kondusif sama teman-teman KSOP dan mungkin juga teman-teman stakeholder sehingga dialog itu disarankan oleh pak KSOP dan juga berdasarkan saran kawan-kawan mungkin Penegak hukum sehingga ditunda," ungkapnya, Rabu (3/9/2025).

Ia mengatakan bahwa pemberlakuan tarif tetap bisa dilakukan, hanya saja saat ini mereka tetap membuka komunikasi dan menampung aspirasi dari masyarakat terkait pemberlakuan tarif baru.

Sehingga tarif baru masih akan ditunda hingga ruang diskusi dengan seluruh masyarakat bisa tuntas dilakukan terkait hal tersebut.

Terpisah, Kepala KSOP Selatpanjang, Derita Adi Prasetyo mengatakan bahwa penundaan tersebut diminta pihaknya atas kesepakatan bersama dengan Pelindo mengingat situasi keamanan nasional yang saat ini terjadi.

"Apalagi saat diskusi kita melakukannya di fasilitas umum, atas kesepakatan bersama jadi kita sepakat untuk menunda diskusi tersebut," ungkapnya.

Ia juga mengatakan bahwa mendapatkan perintah dari Kementerian terkait untuk menjaga sebaik mungkin kondisi wilayah kerja masing-masing agar tetap kondusif.

"Artinya ini juga berdasarkan perintah dari pimpinan kementrian agar menjaga betul kekondusifan wilayah kerja kita," pungkasnya. ***