PEKANBARU – Komisi IV DPRD Riau menyoroti serius kualitas pelayanan penyeberangan Ro-Ro di wilayah pesisir Riau setelah sempat terjadi bentrokan akibat antrean panjang kendaraan di lintasan Bengkalis–Sei Pakning dan Dumai–Rupat. Dalam rapat evaluasi semester pertama bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Riau, Kamis (9/7/2026), terungkap bahwa oknum petugas yang diduga menyalahgunakan kewenangan telah berhasil diidentifikasi dan mulai ditertibkan.

Sorotan DPRD muncul menyusul dugaan adanya petugas yang meloloskan kendaraan tertentu untuk menyeberang lebih dahulu. Praktik tersebut dinilai memicu kecemburuan di tengah masyarakat dan menjadi salah satu penyebab memanasnya situasi di kawasan antrean pelabuhan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Riau, Zulfadhli Alhamdani, mengatakan Kepala Dinas Perhubungan Riau telah berkomitmen menindak tegas setiap petugas yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Kami mendapat penjelasan dari Kadishub bahwa apabila ada oknum petugas yang bermain atau menyalahgunakan kewenangan untuk meloloskan kendaraan tertentu agar lebih dulu menyeberang, maka akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku," tegas Zulfadhli.

Ia menjelaskan, oknum yang diduga terlibat sudah berhasil diidentifikasi. Selanjutnya, proses penindakan diserahkan kepada Kepala Dishub Riau sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Zulfadhli, antrean panjang yang sempat viral di lintasan Pakning–Bengkalis dan Dumai–Rupat umumnya terjadi pada momen-momen tertentu seperti Idulfitri, libur sekolah, dan libur panjang. Bahkan, pada puncak arus mudik, waktu tunggu kendaraan dilaporkan mencapai sekitar 20 jam akibat lonjakan jumlah penumpang dan kendaraan.

Komisi IV menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar manajemen operasional penyeberangan dapat diperbaiki. Pengaturan antrean, pengawasan petugas, hingga kesiapan armada perlu ditingkatkan sehingga pelayanan tetap berjalan tertib saat terjadi lonjakan penumpang.

DPRD Riau berharap evaluasi semester pertama menjadi momentum bagi Dishub untuk memperkuat pengawasan di lapangan serta memastikan layanan penyeberangan berlangsung aman, nyaman, tertib, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Meski demikian, Komisi IV memberikan apresiasi terhadap kinerja Dishub Riau yang dinilai tetap mampu menjalankan tugas di tengah keterbatasan anggaran.

"Secara umum mereka bekerja dengan baik walaupun kondisi fiskal cukup berat. Masih ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena anggarannya belum tersedia," ujar Zulfadhli.

Selain menyoroti disiplin petugas, Komisi IV juga meminta Plt Gubernur Riau SF Hariyanto melalui BKAD segera mencairkan anggaran yang dibutuhkan Dishub agar sejumlah program prioritas dapat direalisasikan, terutama untuk mendukung operasional UPT Penyeberangan Rupat dan Dumai–Buton.

"Kami berharap anggaran segera dicairkan agar kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya di UPT Rupat dan Dumai–Buton, bisa terlaksana dengan baik," pungkasnya. *** .