PEKANBARU - Penumpukan sampah di berbagai titik di Kota Pekanbaru dinilai akibat kelalaian Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Agus Pramono, karena tidak mampu mempersiapkan administrasi tender. Sehingga sampai saat ini tidak ada kontraktor untuk pengangkutan sampah dari lingkungan masyarakat menuju TPA Muara Fajar.

Menanggapi hal itu, Agus mengatakan bahwa dokumen lelang, segera diajukan setelah APBD Murni 2021 disahkan oleh DPRD Kota Pekanbaru. Ia menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengikuti aturan yang berlaku dalam proses pengajuan lelang tersebut.

"APBD Murni disahkan pada akhir November 2020. Setelah itu kita langsung siapkan dokumen menggunakan konsultan, tetapi masih ada tarik ulur anggaran saat itu," ujarnya, Selasa (5/1/2021).

"Setelah anggaran ditentukan, tanggal 10 Desember 2020 sudah kita masukkan dokumen ke LPSE dan diumumkan. Tentunya sebelum itu akan diceknlagi oleh pihak LPSE-nya, intinya kita mengikuti aturan yang berlaku, karena memang harus begitu," terangnya.

Menurut Agus, pihaknya sudah berusaha secepatnya untuk mengajukan lelang untuk mendapatkan kontraktor sampah tersebut. Namun, ia menjelaskan bahwa pengajuan lelang tidak bisa dilakukan sebelum APBD Murni 2021 itu disahkan.

"Jadi kalau dibilang saya lambat, ya cepatnya kapan? Pengajuan lelang kan harus setelah APBD Murni disahkan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti menilai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agus Pramono lalai dan tidak mampu dalam mempersiapkan administrasi tender.

Pasalnya, sampai hari ini, tidak ada kontraktor yang mengerjakan tugas distribusi sampah seperti biasanya karena kontrak kerja mereka sudah habis per-tanggal 31 Desember 2020 silam.

"Kadis LHK tidak punya SOP kerja yang jelas, seharusnya sebelum APBD murni disahkan oleh DPRD, dia sudah mempersiapkan kerangka acuan kerja menghadapi berakhirnya kontrak multiyears pada 31 Desember ini," kata Legislator Dapil Tampan ini, Minggu malam (3/1/2021).***