PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 sebesar Rp9,1 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, bahwa adanya peningkatan APBD 2019 ini telah memberikan harapan baru bagi Pemprov Riau agar program-program pembangunan dapat berjalan di tahun 2019 dengan lancar.

Namun yang menjadi fokus utama saat ini, kata Sekdaprov Riau, penggunaan APBD Riau tahun 2019 tetap mengacu kepada RPJMD dengan tepat sasaran. Di mana, saat ini masih banyak di daerah-daerah yang masih kekurangan infrastruktur, ketertinggalan sumber daya manusia dan juga mengentas kemiskinan.

"Tahun ini diharapkan menjadi momentum perbaikan perekonomian nasional dan daerah," kata Sekdaprov Riau dalam Seminar Bedah APBD Riau Tahun 2019 di Aula Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik seiring dengan mulai menggeliatnya kembali pertumbuhan perekonomian dunia. Untuk menggiatkan kegiatan perekonomian di tahun 2019 perlu dilakukan percepatan pembangunan daerah dan review kebijakan yang mendukung terciptanya industrialisasi dan hilirisasi.

"Akhirnya melalui kegiatan seminar ini, kami mengharapkan penggunaan APBD Riau tahun 2019 ini mampu memberikan dampak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di daerah sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang berlaku," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Riau terpilih, Syamsuar mengatakan bahwa setelah melihat sekilas APBD Riau 2019, ia menilai APBD Riau masih ada ketimpangan. Di mana, jauh lebih besar belanja pegawai dibandingkan program peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebenarnya, kata Syamsuar, APBD Riau harus menyiratkan kondisi perekonomian di masyarakat bawah. Jadi perlu mengetahui kondisi aktual di masyarakat dengan menyerap langsung inspirasi masyarakat sebagai upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Mustahil kita membangun Riau kalau kita tidak turun ke daerah, tidak mengetahui langsung bagaimana kondisi yang ada di tengah masyarakat," ucapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, Siti Astiyah mengatakan, bahwa pertumbuhan perekonomian Provinsi Riau berada diangka 2,98 persen dan peringkat lima terbesar di skala nasional untuk ekonomi nasional dan penyumbang terbesar nomor 1 di luar Jawa.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tidak cukup memuaskan ini, kata Asti, terjadi karena dipengaruhi kontraksi harga minyak dunia yang tidak menentu.

"Kami berharap dengan kepemimpinan Gubernur Riau terpilih Syamsuar ke depan, perekonomian di Riau akan semakin tumbuh. Sehingga dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Riau pada umumnya," harap Siti.

Dengan kondisi yang sedemikian rupa, Ketua ISEI Pekanbaru, Zulkarnaen mempertanyakan mampukah APBD Riau menurunkan tingkat kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah sementara tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.

Sebagai gambarannya, kata Zulkarnaen, jumlah kemiskinan secara presentase menurun menjadi 7,31 persen. Namun, secara jumlah kuantitasnya naik. Sementara, pertumbuhan ekonomi di Riau relatif kecil, yaaitu hanya 2,98 persen.

"Yang menjadi pertanyaan adalah mampukan pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah tersebut menurunkan jumlah masyarakat miskin di Riau," kata Zulkarnaen. ***