JAKARTA – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan pungutan liar (pungli) Rp4 miliar terhadap tahanan di rumah tahanan (rutan) KPK.

Dikutip dari detik.com, anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan, temuan itu merupakan hasil penelusuran Dewas, bukan laporan pihak lain.

"Tanpa pengaduan, jadi kami di sini ingin menyampaikan Dewan Pengawas sungguh-sungguh mau menertibkan KPK ini, siapa saja, kami tidak pandang," ujar Albertina Ho dalam konferensi pers di gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023).

Albertina mengatakan jumlah pungli Rp 4 miliar itu merupakan temuan sementara dari Desember 2021 sampai Maret 2022.

"Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 itu sejumlah Rp4 miliar, jumlah sementara," ucapnya.

Sambung Albertina, tak menutup kemungkinan jumlah itu bertambah.

Albertina mengatakan Dewas KPK akan mengusut dari sisi etik. Dia menyerahkan tindak pidana pungli di rutan KPK kepada aparat penegak hukum.

"Ini ada unsur pidananya dan Dewan Pengawas sudah menyerahkan kepada pimpinan," ucapnya.

"Masalah kode etiknya, kami juga sudah melakukan klarifikasi-klarifikasi, nanti setelah semua teman-teman juga akan mengetahui siapa saja yang dibawa ke sidang etik," sambung Albertina.

Dugaan pungli senilai Rp 4 miliar itu diduga disetor lewat rekening pihak ketiga.

"Sudah diketahui juga kira-kira dalam bentuk apa pungutan-pungutan itu dilakukan. Ada berupa setoran tunai, semua itu menggunakan rekening pihak ketiga dan sebagainya," kata Albertina Ho.

Namun, Albertina enggan menjelaskan detail temuan tersebut. Dia mengatakan ada unsur pidana yang kini penyelidikannya diserahkan kepada pimpinan KPK.

"Kami Dewan Pengawas keterbatasan hanya masalah etik, kami tidak bisa melakukan penyitaan, tidak bisa upaya paksa penggeledahan dan sebagainya," ucapnya.

Albertina mengatakan temuan itu sudah diserahkan kepada pimpinan KPK sejak 16 Mei 2023. Dia menyerahkan pengusutan dugaan tindak pidana tersebut kepada aparat penegak hukum.

"Kami tidak akan bicara masalah pidananya. Masalah kode etiknya, kewenangan ada di Dewan Pengawas," ucap Albertina.***