
JAKARTA – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memutuskan vonis etik kepada Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri. Namun, Dewas baru akan membacakan vonis etik tersebut pada 27 Desember mendatang.
Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengaku lega karena vonis etik itu sudah diputus sebelum Keppres terkait pengunduran diri Firli terbit.
"Memang kita sudah memutuskan hal ini walaupun Keppres-nya nanti muncul, misalnya, nanti sore atau besok, ya kita sudah plong. Kenapa? Karena kita sudah mutuskan," kata Syamsuddin Haris di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2023).
Dalam proses sidang etik kepada Firli, ada 27 saksi yang diperiksa Dewas KPK. Saksi itu mulai pelapor hingga seluruh pimpinan KPK.
Syamsuddin mengatakan, tidak ada perbedaan pendapat atau dissenting opinion yang terjadi di antara anggota Dewas KPK dalam menjatuhkan vonis etik kepada Firli.
"Nggak ada, nggak ada. Jadi semua sepakat," ujar Syamsuddin.
Sesuai rencana, vonis etik kepada Firli akan dibacakan Dewas KPK pada 27 Desember pekan depan. Saat ini Dewas masih harus merampungkan pertimbangan hukum terkait putusan etik Firli.
"Apa pertimbangan hukumnya? Masa putusan begitu saja, mesti ada bukti-buktinya, mesti ada pasal-pasal yang dilanggar, mesti ada yang meringankan apa, memberatkan apa. Semua itu kan mesti dituangkan secara tertulis," kata Syamsuddin.
Belum Bisa Diproses
Sebelumnya diberitakan, Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Firli Bahuri dari jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa diproses lebih lanjut.
Dikutip dari detik.com, Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana, mengungkapkan, surat Firli tersebut belum bisa diproses karena Firli tidak menyatakan dirinya mengundurkan diri, melainkan berhenti dari jabatannya.
"Keppres pemberhentian Bapak Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK belum bisa diproses lebih lanjut karena dalam surat tersebut, Bapak Firli Bahuri tidak menyebutkan mengundurkan diri, tetapi menyatakan berhenti," kata Ari, Jumat (22/12/2023).
Ari menjelaskan, pernyataan berhenti tersebut tidak dikenal sebagai syarat pemberhentian pimpinan KPK. Hal ini sesuai aturan dalam Pasal 32 UU KPK.
"Pernyataan berhenti tidak dikenal sebagai syarat pemberhentian pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU KPK," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut surat pengunduran diri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri belum sampai ke mejanya. Namun, kata dia, surat tersebut sudah disampaikan ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
"Belum, belum sampai di meja saya. Tetapi sudah disampaikan ke Mensesneg, tapi belum sampai ke meja saya," kata Jokowi usai menghadiri acara Outlook Perekonomian Indonesia di Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Soal desakan Indonesia Corruption Watch (ICW) agar Presiden menunda penerbitan Keppres terkait pengunduran Firli hingga proses sidang etik selesai, Jokowi menegaskan surat pengunduran diri Firli tersebut saat ini masih dalam proses.
"Semua masih dalam proses. Semuanya masih dalam proses," kata Jokowi.
Firli Bahuri memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya di lembaga antirasuah. Firli menyatakan tak berniat memperpanjang masa jabatannya.
Hal itu disampaikan Firli seusai bertemu dengan Ketua dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Meski demikian, Firli tak hadir di sidang etik yang digelar Dewas KPK pada hari ini.
"Dalam rangka genap empat tahun saya melaksanakan tugas sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai 20 Desember 2023, maka saya mengakhiri tugas saya sebagai Ketua KPK," kata Firli pada Kamis (21/12/2023).
Firli menyebut sebelumnya sudah menemui Mensesneg Pratikno guna menyampaikan pengunduran diri tersebut. Firli sendiri tak menjelaskan isi pertemuannya dengan Dewas KPK.
"Saya menyatakan berhenti dan saya juga menyatakan tidak berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatan saya," ujar Firli.***