SIAK SRI INDRAPURA, GORIAU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak Selasa (21/1/2014) pagi memanggil Tim Seleksi (Timsel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Siak. Pemanggilan tersebut, terkait adanya laporan kecungangan dalam seleksi calon komisioner KPU Siak.

Dalam rapat yang berlangsung di ruangan Komisi I DPRD Siak dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Zulfi Mursal, SH dan Ketua Komisi I Mutarrom, SAg. Selain dihadiri lima Timsel, DPRD Siak juga mengundang Joko Susilo, MPd dan Dulsani sebagai pihak pelapor.

Zulfi meminta pihak pelapor untuk menyampaikan keluhannya secara langsung di hadapan Timsel KPU Siak. Antara lain, berkenaan dengan KTP ganda dan masih adanya calon yang lolos aktif sebagai pengurus Parpol. "Timsel tidak kooperativ dalam seleksi berkas calon," kata Joko.

Bukan tanpa alasan Joko mengeluarkan tudingan tersebut. Sebab, berdasarkan bukti-bukti yang ia bawa para calon tidak layak duduk sebagai Komisioner KPU Siak mendatang. "Ini kesalahan dari Timsel sendiri," tegas Joko.

Joko menilai semua tahapan yang telah dilalui oleh Timsel cacat hukum. Sebab, ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU nomor 2 tahun 2013 tentang seleksi calon komisioner KPU. "Ini sudah cacat huku," ujar Joko.

"Kami minta seleksinya dilakukan ulang. Sebab ini sudah cacat. Kenapa juga harus dilanjutkan," pinta Joko.

Menanggapi hal itu, Timsel KPU Siak yang diketuai oleh Abdul Rasyid menjelaskan proses seleksi sejak awal. Mulai dari tahap pendaftaran hingga seleksi tahap II. Tak lupa, Rasyid mengatakan semua hasil sesuai dengan anjuran yang dilakukan pihak kegita. Seperti assesment psikologi dan wawancara satu arah.

"Hasilnya itu, ada semacam kesimpulan yang dibuat oleh pihak RSJ Tampan. Ini direkomendasikan, ini dipertimbangkan dan ini tidak direkomendasikan," ujar Rasyid membeberkan penilaian. Namun, ia enggan untuk menyampaikan data tersebut. Ia tetap komit untuk tidak mempublikasikannya.

"Kalau bapak mau, saya bisa berikan. Tapi, saya tetap tidak akan membacakannya," terang Rasyid. Ia menilai, hasil tersebut bagian dari informasi yang tidak layak dikonsumsi publik.

"Apa yang kami lakukan, mulai dari awal itu sudah sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 2013. Dan KPU RI juga menganjurkan hal yang sama," katanya. Ia dengan tegas menyatakan tidak ada pasal yang dilanggar dalam menseleksi calon komisioner KPU Siak.

Setelah mendengarkan seluruh keterangan dari Timsel KPU Siak, Zulfi dan Mutarrom bergantian menanyakan beberapa hal. Mulai dari proses rekrutmen Timsel sendiri hingga seleksi calon.

Dari semua jawaban tersebut, Zulfi menilai ada yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 2 tahun 2013. Terutama berkaitan dengan komposisi Timsel sendiri. "Ada yang tidak sesuai," katanya.

Walau demikian, Zulfi akan membicarakan terlebih dahulu bersama Komisi I hasil hearing tersebut. Hasilnya, akan melahirkan sebuah rekomendasi yang ditujukan kepada KPU RI dengan tembusan KPU Riau.

"Kalaulah hasil telaah kami, ini tidak sesuai dengan aturan. Tentu kita minta semua proses ini diulang," ujar Zulfi. Rekomendasi yang akan dikirim tersebut dilengkapi dengan berbagai pertimbangan.

Namun, jika hasil telaah tidak ada yang menyalahi aturan, Zulfi meminta Timsel untuk melanjutkan tahapan. "Kalau tak ada yang dilanggar, ya silahkan dilanjutkan," tegasnya.(san)