PEKANBARU - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri meminta untuk Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW ) untuk tidak ikut mendata masyarakat yang akan menerima bantuan akibat dampak dari Covid-19.

"PMB-RW tidak bisa mendata, karena yang akurat itu adalah RT dan juga RW. Karena banyak pengaduan RT dan RW bahwa pendataan yang dilakukan oleh PMB-RW tak tepat sasaran," kata Aidil, Rabu (15/04/2020).

Dari itu, Aidil meminta kepada Dinas Sosial (Dinsos) hanya mengambil data yang berasal dari RT dan RW.

Selanjutnya, Ketua Fraksi Demokrat ini menuturkan akibat dari corona banyak berdampak kepada ekonomi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang akhirnya masuk kedalam kategori tidak mampu.

"Yang tidak ada Kartu Keluarga (KK) dan juga yang rumahnya masih menyewa untuk tetap didata," jelasnya.

Bahkan Aidil membeberkan bahwa data yang berasal dari PMB-RW tidak akurat sehingga nantinya dikhawatirkan akan memicu keributan di lapangan.

Sementara itu Deni, Ketua RW 06 Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai saat dihubungi juga menuturkan bahwa data yang dilakukan oleh PMB-RW tersebut tidak tepat sasaran.

"Data PKH itu data dari Dinsos langsung, jadi warga kita yang mendapatkan bantuan kita sendiri selaku perangkat daerah tidak mempunyai datanya," jelasnya.

Selanjutnya Deni menuturkan bahwa jika ada warga yang dekat dengan petugas dari PMB-RW, maka warga tersebut otomatis akan langsung dimasukan kedalam datanya.

"Mangkanya itu data tersebut tidak tepat sasaran, karena wabah ini bukan hanya berdampak pada warga miskin saja," pungkasnya. (don)