PEKANBARU – Anggota Komisi II DPRD Riau, Yanti Komala Sari, meminta kepada para pelaku usaha untuk bisa menaati aturan-aturan yang ada terkait penggunaan BBM bersubsidi jenis bio solar.

Hal tersebut disampaikan Yanti, karena BBM bio solar diperuntukkan kepada mobil-mobil angkutan yang dinilai layak oleh pemerintah menerima subsidi. Sedangkan, yang tidak layak diberikan pilihan ke dexlite.

Sebab, kata Yanti, setiap SPBU sudah diberikan jatah besaran bio solar, dan masing-masing SPBU memiliki kuota yang berbeda. Pun begitu, penyalurannya juga sudah diatur.

"Kita berharap setiap SPBU ini bisa memberi layanan bio solar kepada kendaraan yang layak menerima. Ini kan subsidi, harus tepat sasaran kepada angkutan yang berhak menerima," ujar Politisi Golkar ini, Selasa (15/3/2022).

Jika mobil-mobil yang tidak layak menerima subsidi ini masih menggunakan bio solar, Yanti khawatir kondisi lalu lintas akan terganggu akibat panjangnya antrean bio solar di sejumlah SPBU.

"Kita berharap kategori mobil non subsidi ini, lebih baik memakai minyak non subsidi, seperti dexlite atau pertamina dex," tuturnya.

Yanti juga mendorong pihak terkait untuk ikut mengawasi penyaluran bio solar ini, baik pihak pemerintah maupun aparat penegak hukum. Sehingga, bahan bakar subsidi ini bisa tepat sasaran sesuai dengan keinginan pemerintah.

Sementara itu, Sales SBM Rayon I Pertamina, Muhajir Kahuripan, mengatakan, pihaknya mengacu kepada kuota yang diberikan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.

Sebenarnya, ujar Muhajir, pihaknya sudah berpedoman pada surat edaran gubernur, dimana kendaraan pribadi hanya boleh mengisi maksimal 40 liter, kendaraan roda enam 60 liter, dan roda lebih dari 6 maksimal 100 liter.

"Kemudian, kendaraan perkebunan, pertambangan serta turunannya tak bisa pakai solar. Kita arahkan ke dexlite," tutupnya. ***