PELALAWAN - DPRD mengingatkan agar Pemerintah Daerah (Pemda) segera membentuk Tim Terpadu, sebagai tindak lanjut pertemuan dengan 15 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan.

Pertemuan yang digelar, Selasa (12/12/2017) kemarin, membahas tuntutan masyarakat terkait realisasi tanaman kehidupan perusahaan HTI di areal konsesinya.

"Pada dasarnya mereka (perusahaan, red) tidak keberatan dengan tanaman kehidupan yang 5 atau 20 persen itu," kata Sekretaris Komisi II DPRD Pelalawan, Tengku Khairil, Kamis (14/12/2017).

Menurutnya, Tim Terpadu harus segera dibentuk yang nantinya akan bertugas sebagi tim negosiasi dengan pihak perusahaan.

"Kalau tidak ada Tim Terpadu, kita khawatir setiap desa di areal konsesi perusahaan HTI yang akan mendapatkan tanaman kehidupan tidak terkoordinasi. Khawatir besaran fee itu tidak sama," ujarnya.

Tengku Khairil menjelaskan, nantinya Tim Terpadu bertugas menentukan tata batas wilayah, luasan, bentuk kerjasama dan besaran pembagian hasil. Tim juga akan menegosiasikan bentuk tanaman kehidupan, apakah karet atau apa yang diperbolehkan.

"Jadi Tim Terpadu ini terdiri dari desa, kecamatan dan pemerintah yang terdiri dari dinas terkait," jelasnya.

Dikatakannya, Tim Terpadu akan sudah terbentuk pada awal tahun 2018. Tim Terpadu diusulkan oleh desa dan kecamatan melalui Tata Pemerintahan yang kemudian di SK kan oleh Bupati.

"Di wilayah Pelalawan, HTI terluas berada di wilayah Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Kuala Kampar," beber Tengku Khairil, kepada GoRiau.com.***