SELATPANJANG, GORIAU.COM - Ketua Panwaslu Kepulauan Meranti, Imam Bashori SH didampingi komisioner pengawasan, Syaferdi, ketika ditemui di kantor Panwaslu di Jalan Nangka, Gelora Selatpanjang, awal tahun 2014 lalu menegaskan bahwa Panwaslu sudah melayangkan surat kepada seluruh pengurus Partai Politik (parpol) di Meranti untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) milik Calon Legislatif yang bersangkutan. Namun, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Meranti mengaku tidak menerima surat dari Panwaslu tersebut.

Demikian disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Meranti, Muzamil, ketika dihubungi GoRiau.com, Jumat (3/1/2014) sore.

"Saya sampai saat ini (Jumat, red) belum menerima surat dari Panwaslu terkait APK yang menyalahi aturan itu," kata Muzamil menjawab GoRiau.com.

Ditambahkan Muzamil lagi, internal Partai Demokrat sebenarnya sudah memantau pemasangan APK milik Calegnya. Dikatakannya pula, kalau ada Caleg yang menyalahi, DPC Demokrat Meranti sudah menegur terlebih dahulu.

"Secara formal kita bersama KPU, Panwaslu, dan IAI Riau, telah melakukan pembekalan untuk Caleg Demokrat. Sehingga mereka tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Secara lisan telah kita sampaikan, secara teori (aturan tertulis) juga mereka terima. Selain itu setiap bulan juga kita evaluasi semuanya," kata Muzamil lagi.

Sebelumnya, Imam Basori sempat mengatakan bahwa Panwaslu Meranti meminta melalui surat agar pengurus parpol mau membuka atau menurunkan atribut kampanye calonnya yang telah melanggar aturan dan merusak keindahan kota.

Sebab, kalau tidak diindahkan, Panwaslu bekerjasama dengan Satpol PP Meranti membongkarnya dengan paksa pada, Senin (6/1/2014) mendatang.

Sekedar mengingatkan, Imam Basori telah menyampaikan bahwa alat peraga kampanye tidak boleh dipasang di kantor pemerintah, tempat peribadatan, institusi pendidikan, jalan protokoler, Fasilitas Umum (tiang telepon, tiang listrik). Pemasangan APK tambah Imam harus di zona yang ditetapkan KPU Kepulauan Meranti.(zal)