PEKANBARU - Puluhan massa yang tergabung dalam kelompok Benang Merah Keadilan menggelar aksi demonstrasi di Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Jumat (10/07/2026). Mereka menuntut pengusutan tuntas kasus dugaan korupsi Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Siak yang selama ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak.

Pantauan di lokasi pukul 14.50 WIB menunjukkan massa terus bergerak dan menyuarakan aspirasi mereka. "(Demo) ke Kejati Riau, bang," ungkap salah seorang massa pendemo saat melakukan longmarch dari area Pustaka Wilayah.

Selain berorasi secara langsung, massa Benang Merah Keadilan juga membawa spanduk yang berisi sejumlah tuntutan tajam. Mereka menuding Kejari Siak sengaja memperlambat penanganan kasus korupsi tersebut.

"Kami menilai Kejari Siak lamban dalam menangani laporan dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Siak. Kondisi ini memberikan ruang dan waktu bagi pihak-pihak yang diperiksa untuk menghindari proses hukum," tertulis dalam spanduk yang dibentangkan oleh para demonstran.

Kasus ini mencuat akibat lonjakan nilai sewa rumah jabatan yang dinilai tidak masuk akal. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang satuan harga, standar sewa rumah untuk bangunan seluas 150 meter persegi seharusnya hanya Rp2 juta per bulan. Namun, anggaran tersebut membengkak drastis menjadi Rp18 juta per bulan dengan menggunakan dalih appraisal dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Angka belasan juta tersebut sangat dipertanyakan kebenarannya mengingat standar harga sewa rumah di wilayah Siak tidak ada yang mencapai nominal tersebut. Terlebih lagi, nilai Rp18 juta itu belum mencakup biaya utilitas seperti listrik, air, asisten rumah tangga, hingga perabotan rumah tangga (mebel) seperti sofa, tempat tidur, dan pendingin ruangan (AC).

Dugaan penyimpangan anggaran yang berlangsung dari tahun 2023 hingga 2024 ini dilaporkan telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6 miliar hingga Rp7 miliar.. Buntut dari pelaporan dan pengusutan kasus ini, pembayaran tunjangan perumahan bagi anggota dewan tersebut saat ini telah dihentikan sementara.

Pengusutan kasus serupa ternyata tidak hanya terjadi di Siak. Penyelidikan dan penggeledahan terkait tunjangan perumahan wakil rakyat juga tengah gencar dilakukan di berbagai daerah lain di Indonesia, seperti Natuna, Kerinci, dan Indramayu. ***