PEKANBARU – Banyak dari masyarakat yang tergolong memiliki ekonomi yang serba berkecukupan tetapi tetap mendapatkan bantuan dari program Program Keluarga Harapan (PKH), padahal bantuan dari program PKH ini dikhususkan untuk keluarga miskin atau yang tidak mampu.

Dengan mendapatkan banyaknya aduan dari masyarakat, Komisi III DPRD Pekanbaru akan memanggil Dinas Sosial (Dissos) Pekanbaru untuk membahas kebenaran tersebut.

"Kita Komisi III menerima laporan dari masyarakat, ada yang penerima PKH itu orang berada, ada juga yang telah meninggal dunia itu masih mendapatkan bantuan," kata Komisi III DPRD Pekanbaru, Aidil Amri, Senin (21/3/2022).

Rapat yang berlangsung di Komisi III itu langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos didampingi Wakil Ketua H Ervan diikuti Anggota lainnya H Suherman, Irman Sasrianto, Heri Setiawan, Heri Kawi Hutasoit, Ruslan Tarigan dan Zulkarnain.

Dari hasil rapat dengar pendapat tersebut, diketahui jika selama ini terdapat kesalahan dari pendamping yang melakukan pendataan. Karena faktor kedekatan oleh masyarakat menghilangkan idealisme pendamping dalam melakukan pendataan.

"Dari hasil pemaparan Dinas Sosial tadi, masalahnya itu ada di pendamping. Kita ingatkan pendamping di kelurahan atau RW ini jangan ada bermain-main data penerima PKH," cetusnya.

Dengan banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran, politis Demokrat ini menegaskan agar Dinsos Pekanbaru merapikan dan melakukan pendataan ulang untuk penerima PKH.

"Tadi sudah diberi keterangan, Dinas Sosial akan meninjau ulang lagi data-data penerima PKH tersebut," tutupnya. ***