PEKANBARU, GORIAU.COM - Dua pegawai di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Rokan Hulu (Rohul) jalani sidang perdana atas tindak pidana dugaan korupsi tunjangan kesejahteraan tenaga pendidik dan pendidikan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (12/2/2015).

Kedua terdakwa yakni Iwan Kurniawan (PNS) dan Maskurniadi (honorer) dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dedy Herlianto SH, Dicky SH dan Farid SH ke persidangan yang dipimpin Masrizal SH. Keduanya hanya tertunduk lesu saat JPU membacakan dakwaan perkara korupsinya.

Berdasarkan dakwaan JPU, terungkap bahwa perbuatan kedua terdakwa selaku tim teknis pengelola tunjangan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan Disdikpora Pemkab Rohul telah merugikan keuangan negara sebesar Rp349.500.000.

Bermula di tahun 2013 lalu, dimana Pemkab Rohul melalui Disdikpora Rohul menyalurkan dana kegiatan sebagai penghargaan kepada tenaga pendidik dan tenaga non pendidik sebesar Rp4.954.100.000.

Kemudian, pemberian penghargaan dalam bentuk tunjangan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan non PNS yang diberikan berupa uang tunai kepada Guru, Pengawas, Paud di tingkat SD, SLTP, SLTA dan Dosen.

Uang tunai tersebut diberikan kepada 4.176 orang PNS dengan nilai bantuan sebesar Rp.600.000 per orang, dan kepada 4.897 orang tenaga non PNS sebesar Rp.500.000 per orang tanpa pemotongan pajak.

Sementara dalam pelaksanaannya, kedua terdakwa memberlakukan pemotongan tanpa keterangan yang jelas. Sehingga dana yang diterima para PNS dan non PNS tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi pada nota anggaran kegiatan.

"Akibat perbuatan mereka, negara dirugikan sebesar Rp.349.500.000, dan atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat Pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999, sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," jelas JPU.

Usai dakwaan dibacakan, majelis hakim pun menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.***