BAGANSIAPIAPI - Sejak hari ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau benar-benar ingin mencegah aparatur pemerintah yang terlibat dalam praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Melalui sosialisasi Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Rohil, pemerintah bersama Kejari Rohil akan berupaya menciptakan 'good of govermance' sesuai nawacita Presiden RI, Ir Jokowi.

Pengawasan dari TP4D menyasar pada para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang rentan menjadi target aparat penegak hukum ketika ada kesalahan dalam membuat kebijakan, laporan keuangan, serta menyalahi tugas dan wewenangnya. Untuk menghindari hal itu, tim TP4D dari Kejaksaan, Polri dan BPK akan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencegah terjadinya kesalahan tersebut.

Bupati Rohil Suyatno mengingatkan, kekhawatiran SKPD bisa diatasi jika sering berkonsultasi dengan tim TP4D jika masih ragu dalam membuat kebijakan maupun Laporan Pertanggungjawaban (SPj). Melalui fakta integritas yang ditandatangani beberapa waktu lalu, dirinya berharap pada masa mendatang Rohil mendapat pengakuan opini WTP.

"Sekarang ini pembukuan sedang diperiksa tim BPK. Saya minta kepada seluruh bendahara mengikut peraturan yang ada. Mulai saat ini kita tidak boleh main-main dan sesuai dengan fakta integritas, seluruh kadis agar melaksanakan apa yang tertuang dalam perjanjian itu," kata Suyatno dalam sambutannya pada acara Sosialisasi TP4D dan penandatanagan kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara antara Kejari Bagansiapiapi dengan SKPD pada hari Selasa (1/3/2016) di Bagansiapiapi.

Dalam kesempatan itu juga, Suyatno meminta untuk memanfaatkan tenaga akuntansi yang ditempatkan di seluruh SKPD. Bahkan dia menerima laporan ada diantara mereka yang ingin mundur. Ia sangat menyesalkan jika itu sampai terjadi. Ditambah lagi, kehadiran tenaga akuntan adalah untuk membenah pembukuan yang ada disetiap SKPD.

"Beri mereka keleluasaan untuk memeriksa laporan keuangan. Mereka ditempatkan bertugas untuk itu. Malah saya mendengar para tenaga akuntan ini cuma duduk manis aja di kantor. Mungkin itu penyebabnya ada diantara mereka yang mau mundur," cetus Suyatno seraya melihat satu per satu kepala dinas yang duduk dibangku depan.

Sementara itu, Kepala Kejari Bagansiapiapi, Bima Suprayoga dalam keterangannya menjelaskan, tugas tim TP4D bukan untuk menakuti, tapi memberikan konsultasi kepada SKPD agar tidak melanggar peraturan yang ada. Dirinya berjanji akan bekerja keras dan mendukung Bupati dalam rangka penyerapan anggaran tahun ini.

"Kita akan memberikan penjelasan kepada pemerintah agar tidak takut mengambil keputusan sejauh tidak melanggar aturan yang ada. Saya sangat apresiasi kepada Bupati yang telah menginisiasi dan mendukung kegiatan sosialisasi ini," kata Bima.(amr)