BENGKALIS, GORIAU.COM - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kini sedang mengevaluasi kinerja Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang mengerjakan proyek rumah layak huni pada tahun 2012. Evaluasi dilakukan untuk menilai OMS mana saja yang kinerjanya tidak memuaskan. Jika tidak sesuai dengan yang diharapkan, OMS tersebut akan dibuang atau tidak dipakai pada tahun anggaran 2013.

''Hasil evaluasi ini akan kita jadikan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dimana OMS tersebut bekerja. Kalau kinerjanya bagus maka untuk proyek-proyek berikutnya bisa dipakai lagi. Namun, kalau ternyata bermasalah maka sebaiknya dibuang atau diganti saja sesuai dengan hasil rapat di desa,” ujar Kepala Bidang Pemukiman dan Perumahan Dinas CKTR Bengkalis H Ngawidi, Jumat (4/1/2013).

Selaku KPA untuk proyek RLH tahun 2012, ia mengatakan sejauh ini dirinya belum mendapat laporan secara resmi dari masing-masing PPTK, kinerja setiap OMS di seluruh desa. Namun, kalau terbukti ada RLH yang tidak dikerjakan sementara anggarannya sudah diambil 100 persen, maka berarti OMS tersebut tidak serius bekerja.

“Memang RLH ini sifatnya hibah, dan tanggung jawab ada di desa. Namun selaku fasilitator kita tetap memberikan masukan agar proyek RLH ini bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Saat ditanya keberlanjutan program RLH ini pada tahun 2013, Ngawidi mengaku tidak tahu karena dana hibah untuk program RLH berada di Bagian Kesra Setdakab Bengkalis. “Kita hanya diminta untuk membantu memfasilitasi, kalau programnya barada di Bagian Kesra, bukan di Ciptakarya,” ujar Ngawidi.

Tahun 2012 Pemkab Bengkalis mengalokasikan anggaran sebesar Rp30 miliar bagi pembangunan 600 unit RLH tipe 36 permanen di setiap desa di Kabupaten Bengkalis. Satu unit RLH yang dibangun dengan anggaran Rp50 juta tersebut anggarannya diposkan melalui Bagian Kesra Setda Bengkalis. Dalam pengerjaannya di lapangann dikelola langsung oleh masyarakat desa setempat melalui OMS. Program ini dinilai sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat, hanya saja realisasinya di lapangan masih menemukan sejumlah persoalan. Seperti tahun 2011 masih banyak RLH yang tak selesai dikerjakan. Bahkan di beberapa desa, ada warga penerima RLH yang enggan menempati RLH karena belum selesai dikerjakan. (jfk)