PEKANBARU – PUPR Kota Pekanbaru harus mengawasi pembangunan di Kota Pekanbaru secara ketat, hal ini perlu dilakukan agar pembangunan yang dilakukan tidak menimbulkan permasalahan banjir.

Sebab, dengan terkesan bebasnya pembangunan, maka langkah Pemko Pekanbaru dalam mengatasi banjir, dinilai tidak bisa berjalan dengan sempurna.

Sebagai contoh saat ini, sebanyak apapun dilakukan normalisasi sungai dalam rangka meminimalisir titik banjir namun jika aliran air dan drainase tidak dibereskan maka terkesan sia-sia.

"Sebenarnya ini sudah lama kita suarakan. Tapi tak direspon. Sekarang PUPR baru mau bongkar bangunan yang menutup drainase. Kok baru sekarang, kemarin kenapa tak dilaksanakan," cetus anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Robin Eduar, Sabtu (23/7/2022).

Mengatasi banjir tentu tidak cukup dengan hanya membongkar bangunan yang menutupi drainase atau saluran air saja, melainkan setiap bangunan di pinggir jalan umum, wajib membereskan paritnya, dengan menyiapkan bak kontrol.

Termasuk halnya mewajibkan setup ruko atau bangunan, harus memasang paving blok di halaman bangunannya, untuk menyerap air.

"Kita bisa lihat sekarang, banyak Ruko yang semenisasi halamannya. Bahkan tanpa parit lagi. Jika pun ada, paritnya seadanya saja. Makanya kami Sarankan, kalau menjalankan program, jangan setengah-setengah. Harus komprehensif lah," jelasnya.

Sejauh ini, politisi PDIP ini menilai PUPR Pekanbaru terkesan tidak serius menangani permasalahan banjir yang ada di Pekanbaru.

"Itu tadi, jika memang mau banjir di kota ini diminimalisir, maka harus dijalankan bersamaan. Jangan hanya lips servis. Termasuk pikirkan juga harus trotoar untuk pejalan kaki, di atas parit harus ada pejalan kaki," katanya. ***