DURI, GORIAU.COM - Atas penetapan Polda Riau terhadap Buyung Nahar sebagai tersangka pemalsuan surat tanah di desa Harapan Baru, kecamatan Mandau, kabupaten Bengkalis, puluhan warga suku sakai melakukan aksi unjuk rasa di kantor Camat Mandau, Kamis (9/7/2015) siang.

Dari pantauan GoRiau.com dilapangan, puluhan anak dan cucu dari Bathin Betuah atau yang biasa disebut suku sakai, menyampaikan orasi yang ditujukan kepada Camat Mandau H Hasan Basri agar tidak melakukan pembiaran atas ditetapkannya Buyung Nahar sebagai tersangka atas pemalsuan surat tanah.

Dikatakan Cuni, perwakilan suku sakai yang ikut dalam orasi tersebut, saudara Buyung Nahar benar telah membeli tanah mereka di Desa Harapan Baru sekitar 150 hektar. Bahkan sekitar tahun 1992, warga sakai ini dimodali untuk membuka lahan di desa tersebut.

"Bapak Camat harus bertanggungjawab terhadap penetapan Buyung Nahar menjadi tersangka oleh Polda Riau atas tuduhan pemalsuan surat tanah di desa Harapan Baru. Padahal jelas, memang Buyung Nahar yang langsung membeli tanah orangtua kami," kata Cuni kepada sejumlah Wartawan disela unjuk rasa.

"Dia bukan jual tanah, tapi beli tanah kami. Buyung Nahar tak pernah menipu sakai. Malah selama ini Buyung Nahar banyak membantu kami masyarakat sakai disana," tambah Cuni lagi yang terus menyampaikan orasi didepan rumah Dinas Camat Mandau, meskipun tidak ada tanggapan dari Pemerintahan Kecamatan Mandau atas orasi yang mereka sampaikan.

Buyung Nahar juga ikut bicara, dilokasi orasi, padahal dirinya yang melapor kepada Polda Riau terkait kerugian yang dialaminya atas ganti rugi tanah miliknya, dari PT CPI kepada sejumlah oknum dalam angka rupiah yang cukup fantastis.

"Saya pembeli. Karena saya dirugikan tentu melapor ke Polda Riau. Judul awalnya saya inikan korban, tapi kok malah ditetapkan jadi tersangka, kan aneh. Tentunya saya menuntut lagi kepada masyarakat sakai yang tanahnya saya beli dengan surat tanah yang sah," kata Buyung Nahar.

Dirinya mengaku sudah pernah menanyakan masalah ganti rugi tersebut kepada pihak Chevron, namun tidak direspon positif. Bahkan disuruh menanyakan kepada pihak kecamatan.

"Jadi tanah saya itu kan di Desa Harapan baru, namun ganti rugi yang dibayarkan Chevron itu adalah Desa Bumbung. Yang ingin saya tuntut itu adalah hak atas alas tanah saya yang hilang. Batas desa Harapan Baru itu kan Sebangar bukan desa Bumbung. Jelas ada yang aneh disini," jelasnya mengakhiri pembicaraan kepada GoRiau.com.(ric)