JAKARTA - Dalam acara buka puasa bersama pimpinan lembaga tinggi negara yang dihadiri Bambang Soesatyo, Fahri Hamzah hingga Zulkifli Hasan di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal rencana pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota negara. Jokowi menegaskan rencana tersebut adalah serius.

"Pada kesempatan yang baik ini, mumpung bertemu dengan ketua dan pimpinan lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).Jokowi menegaskan rencana tersebut serius dikerjakan oleh pemerintah. Bahkn sejak tiga tahun lalu rencana itu sudah dibahas oleh Jokowi secara internal pemerintah."Kita serius dalam hal ini, karena sejak tiga tahun lalu sebetulnya ini telah kota bahas di internal. Dan 1,5 tahun lalu kami minta Bappenas lakukan kajian lebih detil baik dari sisi ekonomi, sosial politik dan juga dari sisi lingkungan," katanya.Jokowi kemudian menjelaskan secara singkat kondisi di pulau Jawa. Saat ini jumlah penduduk di pulau Jawa mencapai 57 persen dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 149 juta orang. Sementara itu di pulau Sumatera berjumlah 21 persen."Di Kalimantan 6 persen, Sulawesi 7 persen, Papua, Maluku baru 3 persen. Oleh sebab itu kami nantinya akan tindak lanjuti ini tentu saja dengan lembaga negara yang berkaitan dengan ini, baik dari sisi hukum maupun politisnya," terang Jokowi.Jokowi juga mengatakan posisi ibu kota saat ini yakni Jakarta berada pada kawasan 'ring of fire'. Selain itu banjir juga jadi ancaman."Tetapi perlu kami sampaikan bahwa dari sisi lingkungan terutama yang berkaitan dengan kebencanaan, memang kita tahu semuanya Jakarta berada di ring of fire, juga banjir yang kita sudah berusaha penuh untuk menyelesaikan ini. Kedua juga dari sisi ketersediaan air bersih. Ke depan ini akan jadi persoalan besar apabila kita tidak segera memikirkan langkah-langkah penyediaan air," jelas Jokowi."Oleh sebab itu sekali lagi bahwa pemindahan ibu kota ini akan kita segera putuskan dan kami akan konsultasikan dengan lembaga terkait," imbuh Jokowi.***