PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mengimbau kabupaten dan kota yang belum menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi untuk segera melakukannya. Langkah ini diambil guna mengantisipasi potensi banjir dan tanah longsor seiring masuknya musim hujan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau, M Edy Afrizal, menyebutkan empat daerah yang belum menetapkan status tersebut adalah Kabupaten Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu (Inhu), dan Bengkalis. Sementara delapan daerah lain sudah menetapkannya.

"Kami menghimbau kabupaten/kota yang belum menetapkan, jangan sampai setelah kejadian baru ditetapkan. Tetapkan dulu status siaganya," kata Edy usai mengikuti rapat koordinasi bencana bersama Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto dan pemerintah kabupaten/kota, Senin (8/12/2025).

Edy menekankan keempat daerah tersebut termasuk wilayah rawan bencana. Kabupaten Kampar dan Pelalawan, misalnya, berpotensi terdampak banjir jika pintu waduk PLTA Koto Panjang dibuka. Sementara daerah pesisir seperti Dumai, Indragiri Hilir (Inhil), dan Bengkalis kerap mengalami banjir rob.

Dengan ditetapkannya status siaga, seluruh daerah diinstruksikan berada dalam posisi siaga penuh untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana. BPBD Riau telah menyiapkan sejumlah peralatan, seperti tenda, perahu, dan life jacket, serta berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Baznas.

Edy juga mengingatkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi Riau. "Kita juga terdampak curah hujan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara karena hulu sungai kita berada di sana," ujarnya.

Ia mencontohkan Sungai Rokan yang hulunya di Padanglawas dan Pasaman, serta Sungai Kampar yang berhulu di Bukit Barisan. Hujan deras di hulu bisa menyebabkan banjir di Riau meski lokal tidak hujan.

Sampai saat ini, laporan banjir yang signifikan belum masuk. Beberapa kejadian banjir rob di pesisir, seperti di Inhil yang mencapai ketinggian 30-50 sentimeter, surut dalam hitungan jam. ***