JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan biaya porsi jemaah untuk keberangkatan ibadah haji 2026 mengalami penurunan sebesar Rp2 juta dibandingkan tahun lalu. Kebijakan ini tetap diberlakukan di tengah lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) dunia akibat eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah.

Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 disepakati berada di angka Rp87,4 juta per jemaah, lebih rendah dari BPIH 2025 yang menyentuh Rp89,4 juta. Prabowo menegaskan langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk tidak memberatkan masyarakat yang ingin beribadah.

"Kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta walaupun harga avtur naik, tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini," ucap Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).

Kenaikan harga avtur dan pelemahan nilai tukar rupiah sebelumnya diprediksi kuat akan mengerek ongkos penerbangan. Maskapai Garuda Indonesia bahkan sempat mengusulkan tambahan biaya Rp7,9 juta per jemaah, sementara maskapai Saudia Airlines meminta tambahan USD 480 atau sekitar Rp8 juta. Lonjakan ini dipicu oleh keharusan maskapai menggunakan rute penerbangan alternatif yang menambah durasi perjalanan hingga empat jam dan menguras tambahan 12.000 ton avtur.

Merespons dinamika tersebut, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjamin tambahan beban tarif maskapai tidak akan dibebankan kepada para calon jemaah. Seluruh selisih biaya keberangkatan akan ditanggulangi secara penuh oleh negara.

"Jemaah tidak perlu membayar beban kenaikan tersebut, diputuskan oleh Presiden Prabowo dibayarkan langsung oleh APBN. Jadi kalau ditotal antara kenaikan semuanya itu, totalnya harus tanggung APBN sekitar Rp1,77 triliun," urai Dahnil.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (8/4/2026), mengonfirmasi bahwa penyelenggaraan haji tahun ini memang berada di bawah tekanan faktor global yang sangat kompleks. Jika tanpa intervensi pemerintah, biaya murni yang harus disetorkan oleh setiap jemaah berpotensi melonjak drastis dari Rp33,5 juta menjadi Rp50,8 juta.

"Presiden Prabowo berharap apa pun yang terjadi, jika terjadi kenaikan, tidak dibebankan kepada jemaah haji," jelas Irfan.

Di luar urusan finansial, pemerintah juga membawa angin segar terkait pemangkasan masa tunggu keberangkatan ke Tanah Suci. Dari rentang waktu antrean yang sebelumnya menyentuh 48 tahun, kini berhasil dipangkas secara signifikan.

"Mulai 2026 antrean haji paling lama 26 tahun dan saya berjuang untuk lebih ringkas lagi," tambah Prabowo.

Pemerintah Indonesia juga mencetak sejarah baru dengan mengantongi izin prinsip dari Kerajaan Arab Saudi untuk membangun terminal khusus jemaah asal Indonesia serta fasilitas kampung haji di Makkah. Proyek strategis ini dirancang agar alur kedatangan maupun kepulangan jemaah berjalan jauh lebih cepat dan terkoordinasi. ***